Jokowi Minta RKUHP Ditunda, Gerindra Tuntut UU KPK Baru Dibatalkan!

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda pengesahan RKUHP. Fraksi Partai Gerindra DPR RI menuntut Jokowi membatalkan revisi UU KPK yang baru, termasuk UU Pemasyarakatan.

"RKUHP kan usulan pemerintah, kita sudah bahas, ada menteri semua, ada tanda tangan semua. Kalau menurut saya, kalau menarik KUHP, juga harus ditarik UU Pemasyarakatan, harus ditarik juga UU KPK karena semuanya ini kan maunya pemerintah sebenarnya, DPR kan cuma oke-oke aja," kata Sekretaris F-Gerindra DPR Desmond Junaidi Mahesa, Jumat (20/9/2019) malam.

Baca juga: Komnas HAM Minta DPR Ikuti Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

Desmond mengaku heran Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP ketika mulai mendapat banyak protes dari masyarakat. Dia mengaku tidak terima dengan tindakan tersebut.

"Dia yang nyusun, dia yang mau dia yang mau ke mana tiba-tiba diprotes orang ditarik, ditunda. Jadi presiden ini kan nggak peka, nggak peka dalam konteks, ya pemerintahnya ini nggak beres, harusnya dikonsultasikan dulu," sebut Desmond.