Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda, PPP: Koalisi Pemerintah Dukung

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengesahan RUU KUHP ditunda. Fraksi PPP DPR RI menyakini semua fraksi koalisi pemerintah akan mendukung.

"Nah tentu fraksi yang koalisinya masuk ke pemerintahan akan mendukung yang disampaikan presiden," kata Ketua Fraksi PPP DPR Arsul Sani kepada wartawan di kompleks DPR, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda!

Arsul menjelaskan pengesahan revisi KUHP juga harus atas kesepakatan DPR dan pemerintah. Sekjen PPP itu menyebut pengesahan RUU KUHP tidak bisa dilakukan apabila belum disepakati kedua belah pihak.

"Yang disuarakan Pak Jokowi itu artinya kan posisi yang diambil oleh pemerintah ya. Tentu, memang karena UU itu harus disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, kalau salah satu unsur dalam pembentukan UU apakah DPR atau pemerintahnya minta ditunda, kan tentu tidak kemudian harusnya bisa kita paksakan," terang Arsul.

Baca juga: Bamsoet Setuju Pengesahan RUU KUHP Ditunda untuk Bahas Pasal Kontroversi

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Jokowi mengaku ingin masukan dari berbagai kalangan didengarkan.

"Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara saksama. Dan setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jumat (20/9).

Baca juga: ICJR Ungkap 17 Masalah di RKUHP yang Segera Disahkan DPR

Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda!:

[Gambas:Video 20detik]

(zak/fdu)