detikNews
2019/09/21 05:55:19 WIB

Round-Up

Uni Eropa Soroti Kriminalisasi LGBT, Berkaitan dengan Penundaan RUU KUHP?

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
Uni Eropa Soroti Kriminalisasi LGBT, Berkaitan dengan Penundaan RUU KUHP? Foto ilustrasi (Dok. REUTERS/Leonhard Foeger)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sadar banyak pihak keberatan terhadap muatan-muatan dalam RUU KUHP, maka dia meminta DPR menunda pengesahan RUU itu. Terlepas dari siapa pihak yang keberatan itu, ada Uni Eropa yang keberatan dengan muatan kriminalisasi Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) di RUU KUHP.

Adakah muatan kriminalisasi LGBT dalam RUU KUHP?



Dalam draft RUU KUHP 15 September 2019 yang ditilik detikcom, Jumat (20/9/2019), terdapat muatan pasal 'pencabulan sesama jenis'.

Bukan semua pencabulan sesama jenis yang bisa dipidana, melainkan hanya yang dilakukan di depan umum, secara paksa, atau dipublikasikan sebagai pornografi. Berikut bunyi rancangan pasalnya:

Pasal 421:

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.
b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.



"Yang dimaksud dengan 'perbuatan cabul' adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas," demikian penjelasan Pasal 421.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com