Kamis 19 September 2019, 09:59 WIB
Modus 'Giveaway' Rp 50 Ribu di Balik Hashtag Pro-Revisi UU KPK di Twitter
Ilustrasi (Foto: Reuters/Kacper Pempel)
FOKUS BERITA:
KPK di Ujung Tanduk
Jakarta -
Pengesahan revisi UU KPK diwarnai pro-kontra publik, termasuk di media sosial. Dukungan terhadap revisi UU KPK di media sosial diyakini berasal dari pasukan buzzer yang memanfaatkan modus giveaway alias bagi-bagi hadiah.
Di Twitter, ada tagar (hashtag) di antaranya #KPKPatuhAturan, #KPKkuat, #KPKlebihBaik. Tapi, isi cuitannya tidak terkait dengan revisi UU KPK. Ternyata, ada yang membuat giveaway dengan syarat menyertakan tagar-tagar dukungan revisi UU KPK tersebut.
"Di sini, ada akun-akun yang bisa kita temui pada pilpres kemarin, akun-akun buzzer muncul. Di sini ada namanya giveaway, ada fenomena baru. Pada Pilpres 2014 belum ada, pilpres kemarin itu banyak sekali. Secara konsisten, mereka buat giveaway murah sekali, Rp 50 ribu. Itu banyak sekali, orang yang banyak me-RT (retweet). Isinya nggak ada relasi dengan KPK, tapi ada tagar," kata Associate Researcher Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Ismail Fahmi.
Hal itu disampaikan Ismail Fahmi saat diskusi 'Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain?' di ITS Tower, Jl Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019). Ismail sendiri merupakan pendiri dan analis Drone Emprit Akademik.
"Jadi yang diangkat adalah tagarnya. Ketika tagar itu masuk dan jadi trending topic di Twitter, yang penting muncul. Itu jadi satu alat, tools mereka untuk manipulasi publik," ucapnya.
Ismail mencontohkan adanya akun yang membuat tweet terkait KPK. Tweet akun tersebut kemudian di-retweet banyak akun yang merupakan akun robot. Menurutnya, akun-akun yang menyebarkan tersebut merupakan akun anonim.
Menurut Ismail, efek metode ini cukup besar. Tagar dukungan revisi UU KPK jadi trending di Twitter dan dinilai sebagai suara publik. Padahal isinya tak terkait revisi UU KPK dan bahkan yang nge-tweet hanya robot.
"Satu akun @Menuwarteg yang me-retweet hanya teman dia dan banyak robotnya, modal memanipulasi seolah-olah ini penting padahal dibalik ini hanya sekelompok kecil. Ini akunnya kalau kita lihat anonim, jadi jarang memperlihatkan jati dirinya," kata Ismail.
Abuse Of Power Jadi Alasan Revisi UU KPK, Pusako: Pistol Aja Tak Punya:
(imk/fjp)
Di Twitter, ada tagar (hashtag) di antaranya #KPKPatuhAturan, #KPKkuat, #KPKlebihBaik. Tapi, isi cuitannya tidak terkait dengan revisi UU KPK. Ternyata, ada yang membuat giveaway dengan syarat menyertakan tagar-tagar dukungan revisi UU KPK tersebut.
"Di sini, ada akun-akun yang bisa kita temui pada pilpres kemarin, akun-akun buzzer muncul. Di sini ada namanya giveaway, ada fenomena baru. Pada Pilpres 2014 belum ada, pilpres kemarin itu banyak sekali. Secara konsisten, mereka buat giveaway murah sekali, Rp 50 ribu. Itu banyak sekali, orang yang banyak me-RT (retweet). Isinya nggak ada relasi dengan KPK, tapi ada tagar," kata Associate Researcher Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Ismail Fahmi.
Hal itu disampaikan Ismail Fahmi saat diskusi 'Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain?' di ITS Tower, Jl Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019). Ismail sendiri merupakan pendiri dan analis Drone Emprit Akademik.
"Jadi yang diangkat adalah tagarnya. Ketika tagar itu masuk dan jadi trending topic di Twitter, yang penting muncul. Itu jadi satu alat, tools mereka untuk manipulasi publik," ucapnya.
Ismail mencontohkan adanya akun yang membuat tweet terkait KPK. Tweet akun tersebut kemudian di-retweet banyak akun yang merupakan akun robot. Menurutnya, akun-akun yang menyebarkan tersebut merupakan akun anonim.
Menurut Ismail, efek metode ini cukup besar. Tagar dukungan revisi UU KPK jadi trending di Twitter dan dinilai sebagai suara publik. Padahal isinya tak terkait revisi UU KPK dan bahkan yang nge-tweet hanya robot.
"Satu akun @Menuwarteg yang me-retweet hanya teman dia dan banyak robotnya, modal memanipulasi seolah-olah ini penting padahal dibalik ini hanya sekelompok kecil. Ini akunnya kalau kita lihat anonim, jadi jarang memperlihatkan jati dirinya," kata Ismail.
Abuse Of Power Jadi Alasan Revisi UU KPK, Pusako: Pistol Aja Tak Punya:
(imk/fjp)
