Mahasiswa di Jambi Tuntut Jokowi Copot Pejabat Tak Becus Tangani Karhutla

Mahasiswa di Jambi Tuntut Jokowi Copot Pejabat Tak Becus Tangani Karhutla

Ferdi Almunanda - detikNews
Selasa, 17 Sep 2019 18:30 WIB
Foto: Mahasiswa di Jambi demo terkait karhutla. (Ferdi Almunanda/detikcom).
Jambi - Tak hanya di Palembang dan Riau, demo terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga terjadi di Jambi. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi di kantor Gubernur dan menuntut Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya mencopot pejabat yang tak bisa menangani karhutla.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Karhutla dan Kabut Asap Jambi itu juga meminta Gubernur Jambi, Fachrori Umar peduli terhadap kondisi masyarakat Jambi yang kini tengah terkepung oleh asap pekat. Apalagi kabut asap di Jambi sudah dalam kategori tidak sehat, bahkan berbahaya.

"Kami di sini ingin menagih komitmen Presiden Joko Widodo yang dilakukan pada rapat kerja nasional karhutla pada 6 Agustus 2019 lalu di Istana Negara terkait dengan pencegahan dan pengendalian karhutla," kata Presiden BEM Universitas Jambi, Ardy Irawan dalam orasinya saat sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di kantor Gubernur Jambi, Selasa (17/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Jokowi saat itu berjanji akan mencopot pangdam, kapolda hingga komandan korem yang tidak bisa mengatasi permasalahan karhutla. Para mahasiswa menagih janji itu karena saat itu permasalahan karhutla sudah cukup serius, termasuk di Jambi.

"Di mana janji itu Presiden menyebutkan akan mencopot jabatan baik dari Pangdam, Kapolda maupun komandan korem yang tidak mampu dalam mengatasi permasalahan karhutla. Namun karhutla masih terjadi dan kabut asap makin pekat dirasakan masyarakat terutama di beberapa daerah di Jambi," sebut Ardy.

Selain menagih janji Jokowi, para mahasiswa juga mendesak Gubernur Jambi selaku kepala daerah agar lebih peduli dalam mengatasi persoalan kondisi asap yang semakin mengganggu kesehatan masyarakatnya. Dalam aksi unjuk rasa itu, para mahasiswa juga menyindir Fachrori seperti tidak mampu dalam mengatasi persoalan kabut asap serta tidak dapat bersuara di tengah kondisi asap yang mulai pekat ini.


Ardy mengingatkan agar pemerintah daerah memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pembakaran lahan. Mahasiswa juga meminta Pemprov serius menangani permasalahan karhutla dengan memberikan penyediaan fasilitas bagi korban terdampak karhutla.

"Kami di sini hanya meminta gubernur Jambi dapat peduli akan kondisi saat ini. Kami juga mendesak gubernur rekomendasi kepada pihak berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang lahan-nya terbakar," tegasnya.

"Serta kami juga meminta gubernur serius dalam menangani persoalan kabut asap yang pekat ini dengan memberikan penyediaan fasilitas kesehatan rumah aman sebagai wilayah yang terdampak kabut asap yang parah,'' lanjut Ardy.

Mahasiswa ingin Pemprov Jambi tidak main-main dalam menangani karhutla yang setiap tahun terjadi. Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS untuk transparan dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku karhutla.

Sementara dari analisis Walhi Jambi ada sekitar 20 ribu lahan yang saat ini sudah terbakar sejak Juni hingga September 2019. Lahan yang paling banyak terbakar ialah lahan gambut yang berada di Tanjung Jabung Timur serta Muaro Jambi, Jambi.

Kebakaran lahan yang sangat parah di dua kabupaten di Jambi itu berdampak kabut asap yang sangat mengkhawatirkan oleh warga disana. Bahkan jarak pandang akibat asap itu juga pernah mencapai di angka 300 meter serta 100 meter dari lokasi yang sangat dekat dengan kebakaran.


"Dua kabupaten di Jambi itu merupakan lahan yang paling banyak mengalami kebakaran. Bahkan kawasan Tanjabtim itu yang paling parah mengalami kabut asapnya dimana di beberapa titik disana yang sangat berdekatan dengan lahan yang terbakar jarak pandangnya bahkan mencapai 300 meter serta 100 meter artinya itu sudah sangat mengkhawatirkan," ujar Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Rudiansyah kepada detikcom.

"Dan kami minta agar pengendalian masalah karhutla ini harus diambil alih oleh gubernur jambi. Gubernur jangan diam dan jangan pergi-pergi ia harus menyelesaikan permasalahan karhutla dan kabut asap ini,'' tambahnya.
Halaman 2 dari 2
(elz/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads