A to Z UU KPK yang Baru

Dewan Pengawas Dipilih Presiden

Keberadaan Dewan Pengawas ini membuat posisi penasihat KPK dihapus. Nantinya, dewan pengawas bakal berisi 5 orang yang dipilih oleh presiden.

Sebelum memilih anggota dewan pengawas, Presiden harus membentuk panitia seleksi. Kemudian panitia seleksi menyerahkan nama-nama anggota dewan pengawas hasil seleksi kepada presiden yang kemudian menyerahkan nama itu berkonsultasi dengan DPR.

Baca juga: Sesuai Keinginan Jokowi, Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden

Setelah berkonsultasi, barulah DPR menetapkan personel dewan pengawas itu. Dewan Pengawas KPK memiliki masa tugas selama 4 tahun.

Dewan pengawas ini bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK hingga memberi izin atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Berikut ini pasal yang mengatur tugas dewan pengawas:

Pasal 37B:

(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
c. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
f. melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 kali dalam 1 tahun

(2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 kali dalam 1 tahun

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia