Fahri Hamzah Nilai Tim Penanganan Karhutla Amatiran

Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) ini meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak jajaran tim penanganan karhutla.

"Tapi sebentar lagi kan presiden ganti tim, ya cari aja tim yang bagus, yang bisa menyelesaikan itu semua. Jangan yang itu-itu aja. Kalau orang yang sama disuruh kerja, kerjaannya nggak selesai-selesai, ya dipecat. Prinsip kerja negara begitu," jelas Fahri.

Dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla pada 6 Agustus 2019, Jokowi memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mencopot jajarannya yang tidak dapat mengatasi karhutla.

Baca juga: Sudah 2 Pekan, Karhutla di Sulteng Masih Belum Padam

"Dan aturan main kita tetap, masih sama. Saya ingatkan pangdam, danrem, kapolda, kapolres, aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

"Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.

Sejumlah pihak pun kemudian menagih pernyataan Jokowi tersebut. Dari aktivis lingkungan hingga Gerindra dan PAN. Mereka meminta Jokowi segera mencopot pejabat TNI/Polri yang tak bisa mengatasi karhutla di Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan.

"Yang berjanji dulu Presiden Jokowi. Wilayah mana yang sampai terjadi asap dan sudah merasakan masyarakat, akan mencopot Kapolda, Komandan Korem, dan Pangdam. Nah sekarang Riau kondisinya dikepung asap hanya jarak pandang 300 meter. Mana janji Jokowi ini?" kata aktivis Direktur Scale Up, Dr Rawa El Amady, kepada detikcom, Jumat (13/9).
(zak/aan)