Jumat 13 September 2019, 17:11 WIB
Ray Rangkuti Kritik Polisi Jadi Ketua KPK Saat Kinerja Polri Tidak Optimal
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyoroti soal Ketua KPK terpilih Irjen Firli Bahuri yang masih aktif di institusi Polri. Menurut Ray, seorang polisi harus mengakhiri masa jabatan sebelum menjabat di institusi lain, termasuk KPK.
"Mestinya setelah purnawirawan. Artinya, sudah tidak menjabat dan bukan lagi anggota kepolisian, itu baru boleh terlibat dalam urusan yang bersifat publik," kata Ray di sekretariat Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat (13/9/2019).
Menurut Ray, idealnya seorang polisi harus jadi purnawirawan sebelum mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jika hanya cuti demi ikut seleksi capim KPK, Ray memandang itu tidak adil.
"Setelah purnawirawan lah beliau bisa kembali ke urusan-urusan publik. Tapi kalau selama yang bersangkutan sebagai polisi aktif, dalam status apa pun sejatinya dia tidak boleh dilibatkan dalam urusan-urusan publik. Kalau dia jadi calon anggota KPK, berhenti dulu. Jadi tidak cuti. Sekarang ini kan mereka cuti, nanti kalau tidak terpilih kembali lagi ke institusi polisi, tidak fair," ujarnya.
Dia berpendapat, keberadaan polisi di luar institusi Polri juga perlu dipersoalkan. Seharusnya, menurut Ray, polisi lebih baik memperkuat diri untuk memaksimalkan tugasnya.
"Tapi bukan hanya itu persoalannya, bagi saya makin banyak posisi-posisi strategis di bangsa ini yang kemudian diambil alih oleh polisi pada saat di mana institusi polisinya tidak optimal dan membutuhkan banyak keterlibatan polisi. Polisi kita sekarang cuma tidak lebih dari 420 ribu orang untuk mengawasi dan melayani 250 juta orang," ujar Ray.
Keberadaan polisi di institusi selain Polri itu, menurutnya, perlu diatur. Ray juga memberikan istilah 'negara polisi' terkait keadaan itu.
"Ini yang menurut saya perlu diatur, lebih-lebih kemudian kepala BIN polisi, kepala Bulog polisi, semua. Sudah mulai mengarah ke negara polisi. Kalau zaman Orba kita mengenal dwifungsi yang menempatkan tentara di semua lini, sekarang kita mengarah ke negara polisi di semua arah," pungkasnya.
(abw/idh)
"Mestinya setelah purnawirawan. Artinya, sudah tidak menjabat dan bukan lagi anggota kepolisian, itu baru boleh terlibat dalam urusan yang bersifat publik," kata Ray di sekretariat Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat (13/9/2019).
Menurut Ray, idealnya seorang polisi harus jadi purnawirawan sebelum mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jika hanya cuti demi ikut seleksi capim KPK, Ray memandang itu tidak adil.
Dia berpendapat, keberadaan polisi di luar institusi Polri juga perlu dipersoalkan. Seharusnya, menurut Ray, polisi lebih baik memperkuat diri untuk memaksimalkan tugasnya.
"Tapi bukan hanya itu persoalannya, bagi saya makin banyak posisi-posisi strategis di bangsa ini yang kemudian diambil alih oleh polisi pada saat di mana institusi polisinya tidak optimal dan membutuhkan banyak keterlibatan polisi. Polisi kita sekarang cuma tidak lebih dari 420 ribu orang untuk mengawasi dan melayani 250 juta orang," ujar Ray.
Keberadaan polisi di institusi selain Polri itu, menurutnya, perlu diatur. Ray juga memberikan istilah 'negara polisi' terkait keadaan itu.
"Ini yang menurut saya perlu diatur, lebih-lebih kemudian kepala BIN polisi, kepala Bulog polisi, semua. Sudah mulai mengarah ke negara polisi. Kalau zaman Orba kita mengenal dwifungsi yang menempatkan tentara di semua lini, sekarang kita mengarah ke negara polisi di semua arah," pungkasnya.
(abw/idh)
