Pusako: Capim Terpilih dan Revisi UU Satu Paket Membunuh KPK Secara Total

Pusako: Capim Terpilih dan Revisi UU Satu Paket Membunuh KPK Secara Total

Indra Komara - detikNews
Jumat, 13 Sep 2019 15:06 WIB
Feri Amsari. (Foto: Ari Saputra)
Feri Amsari. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mengkritik lima pimpinan terpilih dan disetujuinya revisi UU KPK oleh Presiden Jokowi. Feri menilai hal itu satu paket untuk membunuh KPK secara total.

"Capim KPK dan revisi UU KPK satu paket untuk membunuh KPK secara total, kenapa begitu? Karena kalaupun ada orang jahat terpilih di KPK dia hanya akan berlangsung 4 tahun semasa jabatan dan dia tak bisa menggugurkan kasus-kasus yang berjalan," ujar Feri, kepada wartawan, Jumat (13/9/2019).

"Padahal target partai-partai ingin menggugurkan kasus-kasus besar seperti BLBI, Century, bawang, daging, supaya kasus ini bisa di-SP3. Itu target mereka tidak lain dan tidak bukan. Kalau hanya capim bermasalah dia tak bisa melakukan SP3, tidak membunuh lembaga ini secara total, makanya perlu dilakukan revisi agar kewenangan untuk mematikan lembaga ini semakin jelas," imbuhnya.



Pusako juga menilai proses seleksi capim sejak awal cacat dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang KPK mengenai pemilihan pimpinan KPK. Dia menyayangkan ada figur yang melakukan pelanggaran etik terpilih jadi ketua KPK periode baru.

"Pelanggaran etik itu akan berat nantinya bagi pimpinan yang baru menjaga integritas lembaga kalau dia sendiri bermasalah secara etik. Perhatian kita ke arah sana, kenapa banyak orang lain yang bisa, kenapa yang dipilih yang bermasalah. Kita tidak ada masalah dengan polisi yang dipilih, sepanjang itu sudah sesuai dengan syarat-syarat seorang pimpinan di KPK yang dipilih," terangnya.





Feri juga menilai Dewan Pengawas yang akan dibentuk semata-mata agar Presiden bisa memegang kendali penuh atas kinerja KPK. Poin yang juga yang dianggap Feri sebagai upaya mematikan KPK.

"Bagi saya ini hanya diperbuat agar KPK bisa dikendalikan Presiden dengan menunjuk Dewan Pengawas ataupun melalui DPR. Ini sebenarnya cara-cara jahat untuk mematikan KPK dengan menutupnya dengan alasan-alasan demi penguatan kepada KPK, tapi ini lebih mirip upaya mematikan dan membunuh KPK," tuturnya.



Dia berharap ada gerakan rakyat maupun mahasiswa untuk menyadarkan pemerintah soal revisi UU KPK dan mengontrol pimpinan KPK terpilih.

"Kalau Pak Jokowi tak bisa diharapkan, mestinya harapan itu tertumpu pada rakyat dan mahasiswa, karena ada satu anak reformasi yang masih tertinggal, satu-satunya yang masih baik, yang hendak dibunuh oleh penguasa, sehingga mari bergerak dengan mengkritik dengan cara yang baik agar penguasa sadar bahwa yang dia lakukan itu salah," jelas Feri.

(idn/fjp)