detikNews
Jumat 13 September 2019, 11:52 WIB

Profil dan Rekam Jejak Lili Pintauli Siregar, Penerus Pimpinan Wanita di KPK

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Profil dan Rekam Jejak Lili Pintauli Siregar, Penerus Pimpinan Wanita di KPK Lili Pintauli Siregar (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Komisi III DPR RI telah memilih lima nama Pimpinan KPK baru untuk periode 2019-2023. Salah satu nama yang terpilih adalah Lili Pintauli Siregar yang merupakan pimpinan KPK perempuan satu-satunya.

Lili memperoleh 44 suara dalam voting yang digelar oleh Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9) dini hari. Lili kemudian dipilih sebagai Wakil Ketua KPK oleh para anggota Komisi III. Lili menjadi wanita kedua yang menduduki posisi pimpinan KPK. Dia bakal meneruskan Basaria Pandjaitan yang menjadi Pimpinan KPK 2015-2019.



Lili Pintauli Siregar merupakan seorang advokat yang pernah menjadi Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dua periode mulai dari 2008-2013 dan 2013-2018. Lili lahir di Bangka Belitung, 9 Februari 1966.

Lili mengenyam pendidikan hukum pada jenjang S1 dan S2 di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan. Setelah lulus S1, dia mengawali kariernya sebagai Asisten Pembela Umum LBH Medan (1991-1992) dan kemudian bekerja di Kantor advokat Asamta Paranginangin, SH & Associates (1992-1993), sebagai asisten pengacara.

Pada tahun 1994, Lili mulai aktif di Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan dan memimpin divisi advokasi dan divisi perburuhan. Kemudian, dia didapuk menjabat Direktur Eksekutif Puskabumi pada 1999-2002. Lili juga pernah menjadi anggota Panwaslu Kota Medan selama 2003 sampai 2004.



Karir Lili mulai menanjak saat dia terpilih menjadi komisoner LPSK periode 2008-2013. Dia kemudian ditugaskan menangani Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi.

Lili pun terpilih kembali menjadi komisioner pada 2013-2018. Dia lalu menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK sekaligus penanggungjawab Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Di LPSK, Lili juga pernah ikut mendampingi justice collaborator (JC) terkait kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang, Mindo Rosalina Manulang.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikannya ke KPK pada Maret 2019, Lili tercatat punya harta Rp 781 juta. Soal jumlah harta Lili ini sempat disorot dalam fit and proper test karena sempat tertulis berjumlah Rp 70 juta. Namun, Lili mengatakan jumlah yang sempat tertulis itu salah dan sudah diklarifikasi ke KPK jumlah sebenarnya yakni Rp 781 juta.



Dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Lili sempat terlibat debat panas dengan Anggota Komisi III dari Gerindra Desmond J Mahesa soal justice collaborator (JC). Desmond mengawali perdebatan dengan bertanya soal pihak yang berwenang menentukan JC.

"Anda pernah di LPSK? Sudah paham betul UU LPSK? Paham juga UU KPK?" tanya Desmond yang diiyakan capim KPK Lili dengan anggukan kepala di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Anggukan capim KPK Lili disambut Desmond dengan mengajukan pertanyaan mengenai aturan mana yang tegas mengatur JC. Desmond bertanya apakah aturan itu ada di UU KPK atau UU LPSK. Lili pun menjawab UU LPSK memberikan kewenangan penetapan JC. Pun dengan UU KPK. Namun jawaban Lili tak memuaskan Desmond. Politikus Gerindra itu menganggap Lili belum paham UU.

"Anda mengada-ada, sudah nggak benar. Kenapa saya tanya paham (apakah) UU LPSK, UU KPK? Tiba-tiba anda bilang ada (diatur). 10 tahun anda tidak memahami JC, kapasitas LPSK yang diberikan UU melakukan JC," ujar Desmond.



Gagasan Lili soal Pemberantasan Korupsi

Lili bertekat memperluas pendidikan antikorupsi. Dia juga mengatakan bakal melanjutkan program-program pencegahan korupsi yang sudah baik di periodenya nanti. Salah satu program yang ingin dilanjutkan Lili adalah Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) yang selama ini dipopulerkan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan. Lili juga mengatakan bakal membuat program pendidikan antikorupsi ke masyarakat adat dan penyandang disabilitas.

"Tadi malam kami ngobrol dengan Ibu Bas (Basaria). Saya bilang 'Aku mau lanjutkan program yang sudah ibu Jenderal buat' dia bilang, 'Siap dukung penuh Mbak Lili'. Jadi banyak program yang terkendala. Kita belum temukan program soal difabel, masyarakat adat, kan yang ada perempuan, anak, terus kemudian pelajar. Tapi kan belum menyentuh pada orang-orang yang berkebutuhan khusus, dengan masyarakat adat. Kan dia butuh juga paham tentang bagaimana menjadi orang yang jujur," kata Lili, Jumat (13/9).



Berikutnya, Lili ingin memaksimalkan keberadaan Anti-corruption Learning Center (ACLC) yang menggunakan gedung lama KPK. Ada beberapa hal yang ingin dimaksimalkan Lili lewat keberadaan fasilitas tersebut.

"Bagaimana dengan mempermanenkan pendidikan antikorupsi ini di tingkat pejabat. Walau dibilang terlambat juga tidak ada kata terlambat. Ketika dia mau naik jabatan, mau kuliah S2, S3, misalnya begitu. Jadi bisa nggak kita menyentuh aspek selain dari tingkat keluarga, anak-anak, sampai masuk ke instansi di mana orang-orang akan bekerja baik di swasta maupun pemerintahan," jelasnya.

Selain itu, Lili juga menyatakan setuju dengan rencana revisi UU KPK. Salah satu poin yang disepakatinya adalah pemberian kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh KPK.

"Untuk beberapa hal, pertama saya melihat, yang saya setuju misalnya adanya SP3 karena kan ini tidak menutup kalau ternyata ada bukti lain itu bisa dibuka kembali," jelasnya.
(mae/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com