Capim Luthfi Jayadi Ingin KPK Libatkan NU-Muhammadiyah Berantas Korupsi

Jakarta - Capim KPK Luthfi Jayadi Kurniawan menilai organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah perlu dilibatkan dalam pemberantasan korupsi. Luthfi mengatakan NU dan Muhammadiyah memiliki jaringan luas yang bisa dimanfaatkan.

"Nah dalam konteks masyarakat ini kita selalu melihat, kenapa kita tidak mengajak institusi-institusi sosial kemasyarakatan misalnya seperti Muhammadiyah misalnya seperti NU? Mereka mempunyai organisasi sampai ke bawah," kata Lutfhi dalam fit and proper test di Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Alasan Capim Johanis Jarang Lapor LHKPN: Kelupaan karena Banyak Tugas

Luthfi menyebut NU dan Muhammadiyah bukan hanya organisasi yang bisa diajak berkampanye politik. Dia yakin dengan pelibatan tersebut, kedua ormas itu bisa sejalan dengan program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Kemudian kita ajak, bukan hanya semata sebagai medium untuk kampanye, medium untuk menempelkan poster misalnya. Tetapi mereka diajak secara agar bisa menjadi subjek dalam pemberantasan," jelasnya.

"Kalau ini dilakukan, maka institusi-institusi sosial kemasyarakatan ini tentu tidak akan kontraproduktif dengan apa yang dilakukan oleh KPK itu sendiri maupun dengan penegak hukum lainnya," imbuh Lutfhi.

Baca juga: Ketua KPK: Konferensi Pers soal Firli Disetujui Mayoritas Pimpinan

Lutfhi juga berpendapat pelibatan NU dan Muhammadiyah akan meringankan beban KPK dalam pencegahan korupsi. Dengan jaringan luas yang dimiliki dua ormas itu, KPK tidak perlu lagi mendirikan kantor di daerah.

"Ini kan kerja bersama, misalnya kan itu tidak mempunyai kantor di daerah, kita tidak bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan lalu kemudian mengajak organisasi-organisasi masyarakat untuk terlibat di dalam pencegahan korupsi adalah satu salah satu contoh soal yang berkaitan dengan kampanye, apa namanya, pencegahan itu," paparnya. (zak/idh)