DPR Terima Surpres Jokowi soal Revisi UU MD3, Akan Dibawa ke Rapat Bamus

Jakarta - DPR telah menerima surat presiden (surpres) Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi UU MD3. Pembahasan revisi UU tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Yaudah nanti kalau (surpres soal revisi UU MD3) udah sampai ke Pimpinan DPR nanti dibawa rapat Bamus. Dan kemudian nanti ditetapkan siapa yang akan membahas antara pemerintah dengan Dewan, bisa ke Baleg, bisa ke Komisi, bisa juga Pansus," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Wacana 10 Pimpinan MPR, PD Dukung Revisi UU MD3

Menurut Firman, kemungkinan besar pembahasan revisi tersebut akan diserahkan kepada Baleg sebagai representasi seluruh fraksi. Meski mengaku belum membaca surpres yang dikirimkan, Firman menyebut Jokowi setuju dengan penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang.

"Belum (baca surpresnya). Yang saya dengar itu beliau Bapak Presiden setuju (10 pimpinan MPR), namun secara detailnya saya belum tahu bunyi surpresnya seperti apa," ujar Firman.

Baca juga: NasDem Kritik Revisi UU MD3: Tak Ada Alasan Kuat Pimpinan MPR Jadi 10

Firman pun meyakini pembahasan revisi UU MD3 tentang penambahan jumlah pimpinan MPR ini tak akan memakan waktu lama. Pembahasan revisi tersebut menurutnya hanya tinggal penyempurnaan redaksional dan bahasa.

"Pembahasan UU kan sebetulnya simpel, ketika pemerintah dan DPR dan itu sudah mempunyai satu sikap yang sama, seharusnya sudah selesai, nggak perlu lagi ada perdebatan. Paling ya penyempurnaan redaksional maupun bahasa hukumnya, itu aja," ucap Firman.

Baca juga: Airlangga soal Revisi UU MD3: Ubah Sistem Voting, Utamakan Musyawarah

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut surpres terkait pembahasan RUU MD3 dan RUU tentang Pembuatan Undang-undang sudah diterimanya.

"Tadi malam baru datang dua surpres, satu tentang revisi UU MD3 dan revisi UU No 12 tentang PPP, tentang cara Perubahan Pembuatan UU. Yang untuk revisi UU KPK belum sampai, saya belum cek lagi apakah sudah dampai ke DPR," kata Bamsoet di kediaman Wapres terpilih Ma'ruf Amin, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9). (azr/jbr)