2019/09/10 08:29:50 WIB
Komisi III DPR: Revisi UU KPK Tak Jadi 'Barang' Tanpa Surpres Jokowi
Halaman 1 dari 2
Foto: Herman Herry (jas abu-abu). (Lamhot Aritonang)
Jakarta -
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengaku belum menerima surat presiden (surpres) terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Herman menekankan pembahasan revisi UU KPK tidak bisa dilakukan tanpa surpres Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi bicara revisi UU KPK, sampai hari ini saya sebagai pimpinan Komisi III belum tahu. Apa iya barang itu ada? Barang itu ada kalau ada surpres dari presiden (Jokowi). Sampai malam ini tidak ada tuh (supres)," kata Herman kepada wartawan, Senin (9/9/2019).
Revisi UU KPK memang menuai banyak kritik karena dianggap akan melemahkan KPK. Salah satu poin revisi yang menjadi sorotan yakni tentang pembentukan dewan pengawas.
Herman menegaskan bahwa Komisi III tidak pernah membahas soal revisi UU KPK. Terkait hujan kritik, dia mempersilakan semua pihak untuk menanggapi.
"Sampai hari ini revisi UU KPK bukan ranah di Komisi III. Kami tidak pernah membahas hal itu. Terkait opini para ahli dan masyarakat, ya biarkan, keluarkan opini menjadi referensi DPR," jelasnya.
"Jadi bicara revisi UU KPK, sampai hari ini saya sebagai pimpinan Komisi III belum tahu. Apa iya barang itu ada? Barang itu ada kalau ada surpres dari presiden (Jokowi). Sampai malam ini tidak ada tuh (supres)," kata Herman kepada wartawan, Senin (9/9/2019).
Herman menegaskan bahwa Komisi III tidak pernah membahas soal revisi UU KPK. Terkait hujan kritik, dia mempersilakan semua pihak untuk menanggapi.
"Sampai hari ini revisi UU KPK bukan ranah di Komisi III. Kami tidak pernah membahas hal itu. Terkait opini para ahli dan masyarakat, ya biarkan, keluarkan opini menjadi referensi DPR," jelasnya.
