Menanggapi hal itu, Hengki membantah telah menutup akses ke DPP Golkar. Dia katakan bahwa pihaknya hanya melakukan penjagaan. Dia juga menegaskan pihaknya bersikap netral. Penjagaan dilakukan untuk menjaga kamtibmas agar tidak terjadi bentrokan di antara kedua kubu.
"Pertama, kita netral. Konteks kita hanya bergerak pada tataran preventive order maintenance, menjaga kamtibmas-lah di situ," kata Hengki saat dihubungi detikcom, Senin (9/9/2019).
"Masalah internal kita nggak mau ikut campur. Tetapi kalau ada keributan, kita harus bergerak, karena itu masuk ke ranah ketertiban umum dan kamtibmas. Bahkan tiap kita beri APP dan kedua pihak dengar saat itu kita harus netral, tetapi tidak boleh terjadi bentrokan dan gangguan kamtibmas," lanjut Hengki.
Lebih lanjut Hengki menyampaikan penjagaan dilakukan semata-mata untuk menjaga situasi kamtibmas di kantor DPP Golkar. Hengki mengatakan pihaknya siap melayani permintaan kedua kubu untuk keamanan.
"Walaupun dari sebelah juga minta pengawalan, tetap kita jaga dua-duanya. Tapi kalau terjadi bentrokan, kita harus lakukan tindakan. Dari sebelah juga minta pengawalan, kita amankan. Fakta di lapangan pernah terjadi keributan keduanya, hampir terjadi keributan bentrok di pintu masuk DPP, karena jumlahnya hampir sama, ratusan orang. Jadi kita harus tegas, jangan sampai terjadi bentrokan. Kalau masalah internal, kita tidak mau ikut campur, kita tetap netral," tegas Hengki.
"Pak Ketua DPR Pak Bamsoet juga memonitor arahan kami ke seluruh anggota bahwa polisi harus netral, tidak masuk pada ranah konflik internal. Beliau paham. Jadi semata-mata ini dalam rangka menjaga kamtibmas karena tempat tersebut masuk dalam kategori police hazard," sambung Hengki.
Penjagaan, kata Hengki, dilakukan karena pihaknya juga menerima keluhan dari masyarakat sekitar. Masyarakat merasa terganggu karena banyak orang yang datang dari luar.
"Masyarakat komplain, ada yang duduk-duduk di sana sambil pasang musik, kencing sembarangan," imbuh Hengki.
Sementara itu, Hengki tidak mempermasalahkan pelaporan pihak AMPG ke Komisi III DPR. Hengki menegaskan pihaknya bertindak secara profesional.
"Silakan saja. Intinya, kami melakukan secara profesional," tutur Hengki.
Terkait penjagaan di kantor DPP Golkar, Hengki mengatakan personelnya akan terus melakukan penjagaan di lokasi hingga situasi benar-benar kondusif.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota Pengurus Pusat AMPG melaporkan Kapolres Jakpus Kombes Hengki Haryadi ke Komisi III DPR menyusul penutupan akses di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat. Ketua Pengurus Pusat Adi Baiquni menyebut Polres Metro Jakbar memfasilitasi penutupan kantor Golkar atas perintah Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
"Sudah hampir tiga bulan aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin langsung kapolresnya bertindak berlebihan dengan mengerahkan ratusan polisi berjaga di kantor DPP Partai Golkar. Padahal masih banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Situasi Partai Golkar sangat kondusif dan tak perlu ada yang dikhawatirkan," kata Adi seusai pertemuan yang berlangsung tertutup, Senin (9/9/2019).
Adi menyesalkan kejadian itu. Menurutnya, personel Polres Jakbar itu jadi lebih mirip satpam DPP Golkar.
"Karena itu, kepolisian jangan sampai mau dimanfaatkan oleh Airlangga Hartarto untuk menjadi satpam kantor DPP Partai Golkar. Segera tarik pasukan dari sana, karena masyarakat masih membutuhkan kehadiran aparat kepolisian di kehidupan mereka. Untuk penjagaan keamanan di kantor DPP Partai Golkar, sudah ada satpam yang 24 jam standby. Aparat kepolisian tak perlu direpotkan menjadi satpam tambahan," kata dia.
