Pelaporan ini menyusul peristiwa penutupan akses di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat. Ketua Pengurus Pusat Adi Baiquni menyebut Polres Metro Jakbar memfasilitasi penutupan kantor Golkar atas perintah Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
"Sudah hampir tiga bulan aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin langsung Kapolresnya bertindak berlebihan dengan mengerahkan ratusan polisi berjaga di kantor DPP Partai Golkar. Padahal masih banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Situasi Partai Golkar sangat kondusif dan tak perlu ada yang dikhawatirkan," kata Adi lewat keterangan tertulis, usai pertemuan yang berlangsung tertutup, Senin (9/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena itu kepolisian jangan sampai mau dimanfaatkan oleh Airlangga Hartarto untuk menjadi satpam kantor DPP Partai Golkar. Segera tarik pasukan dari sana, karena masyarakat masih membutuhkan kehadiran aparat kepolisian di kehidupan mereka. Untuk penjagaan keamanan di kantor DPP Partai Golkar sudah ada satpam yang 24 jam standby. Aparat kepolisian tak perlu direpotkan menjadi satpam tambahan," kata dia.
Melalui anggota Komisi III DPR RI, dalam hal ini Masinton, Adi mengatakan MPG menaruh harapan besar agar kepolisian bekerja makin profesional dan berintegritas, dan tidak dimanfaatkan oleh segelintir elite politik yang haus kekuasaan. Laporan AMPG itu diterima langsung oleh Masinton.
Dimintai konfirmasi terpisah, Kombes Hengki menepis tuduhan Adi Baiquni. Dia memastikan polisi bertindak netral.
"Kami pastikan kami netral. Apa yang kami lakukan semata-mata untuk mencegah gangguan Kamtibmas," ujar Hengki ketika dimintai konfirmasi detikcom.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini