DPR Kebut Revisi UU KPK Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Foto: Gedung MPR/DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - DPR menargetkan revisi UU KPK selesai pada akhir September 2019. DPR rencananya akan segera mengirim draf RUU kepada presiden.

"Tadi baru disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. DPR mengirim RUU tersebut kepada Presiden untuk direspons dalam bentuk dikeluarkannya surpres beserta DIM-nya (Daftar Inventarisasi Masalah)," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Kamis (5/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hendrawan mengatakan, nantinya usai Presiden mengeluarkan surat presiden beserta DIM dari revisi UU KPK, DPR akan menggelar rapat badan musyawarah (Bamus). Selanjutnya, Bamus akan menugaskan komisi, baleg atau pansus untuk melakukan pembahasan.

"Setelah itu masuk Bamus untuk ditugaskan ke komisi, baleg atau pansus. Baru kemudian dilakukan Pembahasan Tingkat I di Panja/Pansus. Bila dilakukan secara cepat, bisa diselesaikan pada Masa Sidang I 2019/2020 ini yang akan berakhir 30 September 2019," tuturnya.

Politikus PDIP itu mengungkapkan, rencananya dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan rapat dengan pemerintah untuk membahas lebih lanjut revisi UU KPK.

"Bila dilakukan dengan cepat, minggu depan sudah ada kemajuan yang signifikan," kata Hendrawan.

Hendrawan menjelaskan, revisi UU KPK pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Dia mengatakan selama ini revisi juga sudah ada dalam daftar panjang Prolegnas 2014-2019.

"RUU revisi tersebut sudah ada di long-list Prolegnas 2015-2019. Pokok-pokok yang direvisi juga pernah diulas luas. Dalam perjalanannya timbul-tenggelam (on-off). Bila yang terlibat memahami secara utuh latar belakang dan substansi yang direvisi, waktu yang dibutuhkan bisa lebih cepat," tuturnya.