DPR Kebut Revisi UU KPK Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Jakarta - DPR menargetkan revisi UU KPK selesai pada akhir September 2019. DPR rencananya akan segera mengirim draf RUU kepada presiden.

"Tadi baru disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. DPR mengirim RUU tersebut kepada Presiden untuk direspons dalam bentuk dikeluarkannya surpres beserta DIM-nya (Daftar Inventarisasi Masalah)," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: DPR Lagi-lagi Ingin Revisi UU KPK, Jokowi: Saya Belum Tahu Isinya

Hendrawan mengatakan, nantinya usai Presiden mengeluarkan surat presiden beserta DIM dari revisi UU KPK, DPR akan menggelar rapat badan musyawarah (Bamus). Selanjutnya, Bamus akan menugaskan komisi, baleg atau pansus untuk melakukan pembahasan.

"Setelah itu masuk Bamus untuk ditugaskan ke komisi, baleg atau pansus. Baru kemudian dilakukan Pembahasan Tingkat I di Panja/Pansus. Bila dilakukan secara cepat, bisa diselesaikan pada Masa Sidang I 2019/2020 ini yang akan berakhir 30 September 2019," tuturnya.