Jakarta - Inisiatif DPR mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
KPK menuai kritik. Isi dari
revisi UU KPK itu juga dianggap memperlemah pemberantasan korupsi.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menyoroti soal latar belakang pengajuan revisi UU KPK tersebut. Menurut PSHK Indonesia, pengesahan revisi UU KPK sebagai usulan inisiatif DPR melanggar aturan.
"Pengesahan itu melanggar hukum karena tidak termasuk dalam RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019, yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas," kata Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi dalam keterangannya, Kamis (5/9/2019).
Fajri menyebut aturan yang disebutkannya itu diatur lebih teknis dalam Tata Tertib DPR. Dia mengatakan Pasal 65 huruf d Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa 'Badan Legislasi bertugas: d. menyiapkan dan menyusun RUU usul Badan Legislasi dan/atau anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan'.
