Guru Besar UGM Beberkan 5 Alasan Perlunya RUU KUHP Disahkan

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 05 Sep 2019 11:14 WIB
Prof Edward Omar Syarief Hiariej (Eddy Hiariej) (dok.antara)

Alasan kedua, KUHP saat ini berorientasi kepada keadilan retributif. Padahal, pidana modern telah beralih kepada keadilan korektif, rehabilitasi dan restoratif.

"Ketiga, sistem pemidanaan yang dalam dalam KUHP sudah out of date dengan perkembangan pemidanaan, termasuk standar penjatuhan pidana di berbagai belahan dunia," ujar Eddy.
Suara-suara yang ingin menolak pengesahan RUUHP berarti ingin mempertahankan status quo warisan kolonialProf Eddy OS Hiariej

Alasan keempat, KUHP saat ini tidak bisa menampung perkembangan hukum pidana pasca Perang Dunia II. Kelima, jika RUU KUHP tidak disahkan menjadi UU pada periode DPR 2014-2019, maka menjadi kemunduran. Karena akan dimulai dari 0 lagi pada periode 2019-2024.

"Oleh karena itu, suara-suara yang ingin menolak pengesahan RUUHP lantaran beberapa pasal yang kontroversial berarti ingin mempertahankan status quo warisan kolonial dengan segala ketidakpastian hukum yang diakibatkannya," kata Eddy menegaskan.


Eddy menyadari, RUU KUHP bukan produk sempurna karena bukan kitab suci. Oleh sebab itu, tidak tabu untuk kemudian direvisi di kemudian hari.

"Pintu MK terbuka lebar bagi setiap individu yang merasa hak konstitusinalnya terlanggar oleh rumusan pasal-pasal KUHP baru," pungkas Eddy.


(asp/rvk)