Tak Ada Perkembangan, Kuasa Hukum RA Akan Gugat Lagi Eks Pejabat BPJS TK

Komisi XI Diminta Soroti Rekam Jejak SAB yang Mau Jadi Anggota BPK

Eks pejabat BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin (SAB) mencalonkan diri menjadi anggota BPK RI 2019. BPJS Watch meminta Komisi XI menyoroti rekam jejak Syafri yang tercoreng kasus pencabulan terhadap bawahannya, RA, saat menjadi anggota Dewan Pengawas BPJS TK.

Baca juga: Buntut Kasus Pencabulan, RA Gugat 3 Anggota Dewas BPJS TK Rp 1 Triliun

Diketahui sebelumnya, pada 11 Februari 2019, SAB telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan maksiat terhadap bawahannya RA. Hal itu merujuk dari hasil penyelidikan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang mengawasi BPJS terhadap SAB.

"Jadi memang dari BPJS Watch juga concern dengan persoalan ini, dan sekarang SAB di DPR ya, sedang proses seleksi di BPK," ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar saat jumpa pers di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Untuk itu, Timboel mendorong Komisi XI untuk lebih selektif memilih calon anggota BPK terpilih 2019 terutama kepada SAB. Ia meminta komisi XI untuk melihat bagaimana rekam jejak SAB.

"Komisi XI kita dorong untuk melihat pribadi SAB yang memang sudah punya track record tidak baik, mulai dari dilaporkan oleh serikat pekerja BPJS Ketenagakerjaan, dan sekarang dilaporkan oleh Mbak Amel," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Berhentikan Anggota Dewas BPJS TK, Tim Panel Dugaan Pencabulan Disetop

Timboel juga menduga terpilihnya SAB menjadi anggota BPK akan memunculkan conflict of interest tersendiri. Mengingat SAB merupakan mantan pejabat tinggi di BPJS ketenagakerjaan yang menjadi salah satu objek yang diaudit BPK.

"Ketika nanti SAB terpilih, itu tidak akan objektif dalam melihat objek auditnya, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, saya mohon Komisi XI untuk lebih selektif dan tidak memilih SAB dalam pencalonan jadi anggota BPK. Ini sangat tidak tepat," katanya.

Diketahui, Syafri Adnan Baharuddin merupakan 1 dari 32 calon anggota BPK RI 2019-2024. Daftar 32 nama itu sudah masuk ke DPR RI dan akan dilaksanakan fit and proper test oleh DPR.


Simak Video "BPJS TK Imbau Warga Tertib Bayar Iuran Perlindungan"

[Gambas:Video 20detik]

(eva/jbr)