Tak Ada Perkembangan, Kuasa Hukum RA Akan Gugat Lagi Eks Pejabat BPJS TK

Jakarta - Kuasa Hukum mantan staf BPJS Ketenagakerjaan (TK) berinisial RA berencana menggugat kembali terduga pelaku perbuatan asusila Syafri Adnan Baharuddin (SAB) lewat praperadilan. Sebab tidak ada perkembangan kasus dari laporan yang diajukan RA.

"Jadi ke depan mungkin soal pidananya ini kami akan lakukan upaya menantang kira-kira yang prosedural, praperadilan. Tapi belum dalam waktu dekat," ujar salah satu kuasa hukum RA, Haris Azhar, saat jumpa pers di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Selain itu, ia akan bertanya kepada kepolisian soal laporan RA yang diberhentikan sementara. Menurutnya, alasan tak ada cukup bukti tidak masuk akal. Sebab Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang mengawasi BPJS TK telah menyatakan SAB melanggar kesusilaan.

"Padahal kalau dilihat dari sejumlah orang yang diperiksa polisi, saya pikir nggak kurang ya. Dan seharusnya kita bisa dapat informasi apakah polisi koordinasi dengan DJSN yang memang sejak awal mengetahui, memeriksa, dan bisa membuat kesimpulan (kalau SAB dinyatakan melakukan perbuatan maksiat dengan RA) meskipun akhirnya berhenti terkait dengan kasus ini," katanya.

Baca juga: Sidang Gugatan Rp 1 T Terkait Dugaan Pencabulan Eks Dewas BPJS-TK Ditunda

Selain itu, Haris juga telah melaporkan DJSN ke Ombudsman yang memberhentikan kasus ini secara tiba-tiba. Ia meminta Ombudsman menegur dengan memberikan catatan ke DJSN.

"Sebenarnya kami juga sudah lapor ke Ombudsman, kami berharap juga nanti Ombudsman bisa memberikan catatan. Yang kami laporkan ke Ombudsman adalah si DJSN-nya kenapa berhenti menangani kasus ini. Karena kalau alasannya SAB sudah tidak lagi menjadi pejabat di BJPS TK, saya pikir tidak tepat karena pendekatanya bukan pada subjek, tapi perisitiwa ketika dia jadi dewas BJPS TK. Kami minta Ombudsman melihat masalah ini," tuturnya.

Seperti diketahui RA merupakan pegawai kontrak di Dewas BPJS TK mengaku menjadi korban pelecehan seksual atasan tempat dia bekerja. Dia menyebutkan, dirinya menjadi korban pencabulan oleh atasannya Syafri Adnan Baharuddin.

RA pernah mengajukan gugatan perdata terhadap eks Dewan Pengawas (Dewas) BPJS TK Syafri Adnan Baharuddin (SAB) dan dua pimpinan Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Aditya Warman serta Guntur Witjaksono. Ketiganya digugat mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 65, serta Pasal 52 huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Baca juga: DJSN: Syafri Adnan Terbukti Lakukan Perbuatan Langgar Asusila

Gugatan ini diajukan terkait kasus dugaan pencabulan dan kerugian akibat pencemaran nama baik. Nilai gugatan materiel dalam kasus ini sebesar Rp 3,7 juta. Sedangkan nilai kerugian imaterielnya sebesar Rp 1 triliun.

Sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan RA di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Rabu (6/3), ditunda. Sidang dengan agenda pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa sempat akan digelar pada Rabu (13/3).