Polri: Capim KPK Hak Prerogatif Presiden, Tak Usah Ada yang Halangi

Karopenmas Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo. (Foto: Lisye/detikcom)

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani mengambil sikap terhadap nama-nama capim KPK yang tidak punya integritas. Polri menyebutt Presiden memiliki hak preorogratif dan akan mengikuti hasil seleksi.

"Itu hak prerogatif Presiden sama hasil tes. Kalau tes bagus ya bagus aja, nggak usah ada yang menghalangi. Yang penting komitmen beliau itu akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jangan diframing ini itu (capim bermasalah)," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Panitia seleksi (Pansel) telah menyerahkan 10 nama capim KPK kepada Presiden Jokowi, salah satunya terdapat nama dari Polri yakni Firli Bahuri. Dedi menegaskan seleksi capim KPK tidak bisa diintervensi oleh Polri.

"Nggak ada, nggak bisa intervensi. Ini kan Pansel itu juga disumpah juga dia. Dari semua hasil tes juga sudah transparan dan akuntabel. Apalagi yang mau diragukan hasilnya itu," lanjut Dedi.

Dedi menilai proses seleksi berlangsung transparan dan nama yang lolos adalah yang terbaik berdasarkan peringkat.

"Nanti yang milih Presiden, dari presiden dan ada uji lagi di legislatif. Kalau legislatif sudah terpilih ya harus menjalankan perintah undang-undang. Kan semua transparan hasilnya. Yang terbaik yang lulus. Sesuai dengan rangking," imbuh Dedi.

Sebelumnya, ICW meminta Jokowi berani menolak nama-nama capim yang diserahkan Pansel jika nama-nama itu bermasalah. Jokowi, menurut ICW, harus berani menolak dan mengevaluasi kinerja pansel.

"Jika nantinya nama-nama yang dihasilkan oleh Pansel ditemukan tidak mempunyai integritas dan memiliki rekam jejak yang buruk maka Presiden harus berani mengambil sikap untuk menolak usulan dari Pansel dan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja dari Pansel Pimpinan KPK," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Senin (2/9).

Sementara itu, Pansel Capim KPK telah menyerahkan 10 nama Capim kepada Jokowi. Di antara nama-nama itu, ada nama komisioner KPK petahana Alexander Marwata dan Kapolda Sumsel Irjen Firli. Sementara itu nama Wakabareskrim Irjen Antam Novambar tersingkir.

Halaman 1 2

Selanjutnya