Wow! Pagu Anggaran untuk 5 Pimpinan MPR 2020 Tembus Rp 46 M

Gedung MPR (Foto: screen shoot video 20detik)

Jakarta - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah mitra kerja, salah satunya yakni MPR RI. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa MPR hanya mengalokasikan anggaran Rp 46 miliar untuk 5 orang pimpinan.

Sekjen MPR Maaruf Cahyono menjelaskan bahwa MPR mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 603 miliar untuk tahun 2020. Dari Rp 603 miliar, Rp 445 miliar dialokasikan untuk pelaksanaan tugas MPR.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah kemudian dari anggara sebesar Rp 603 miliar kita sudah mengalokasikan untuk memenuhi kebutuhan program pelaksanaan tugas konstitusional MPR, alat kelengkapan sebesar Rp 445 miliar dan program dukungan manajemen dan teknis MPR sebesar Rp 148 miliar," kata Maaruf di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Anggota Komisi III Nasil Jamil kemudian menanyakan soal anggaran untuk pimpinan MPR. Anggota DPR Fraksi PKS itu menanyakan apakah MPR menganggarkan untuk 10 pimpinan MPR.

"Kemudian di halaman 7 ini ada program pelaksanaan tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapan. Di huruf a ada pelaksanaan tugas pimpinan MPR. Pertanyaannya apakah ini sudah, anggaran ini sudah untuk 10 pimpinan MPR?" tanya Nasir ke Maaruf.

Maaruf menjelaskan bahwa dari pagu anggaran Rp 603 miliar, Rp 46 miliar dianggaran untuk 5 orang pimpinan MPR.

"Jadi anggaran pimpinan yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah untuk 5 orang pimpinan sesuai dengan (UU) MD3," terang Maaruf.

Namun, karena pagu anggaran dirasa kurang, MPR mengajukan penambahan anggaran.

"Jadi angka Rp 46 miliar sekian yang kemudian juga masih sangat terbatas, memerlukan tambahan sekitar Rp 51 miliar agar untuk kepentingan pimpinan sesuai dengan komposisi di (UU) MD3 , 1 ketua dan 4 orang wakil," ucap Maaruf.

Seperti diketahui, politikus di parlemen mengusulkan penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang. Usulan penambahan pimpinan MPR itu dilakukan demi mengakomodasi seluruh fraksi yang ada di DPR.

Halaman 1 2

Selanjutnya