WP KPK Sebut 1.000 Pegawai Teken Petisi Minta Jokowi Tak Salah Pilih Capim

Foto: Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (tengah). (Ibnu-detikcom)

Jakarta - Wadah Pegawai KPK (WP KPK) membuat petisi meminta Presiden Joko Widodo memilih calon pimpinan (capim) KPK yang berintegritas dan tidak memiliki rekam jejak bermasalah. WP KPK menyebut ada sekitar 1.000 pegawai yang menandatangani petisi itu.

"Bahwa terkait akan diserahkan nama-nama calon pimpinan KPK kepada Bapak Presiden Jokowi, kami dari Wadah Pegawai KPK sudah menghimpun aspirasi dari pegawai KPK yang jumlahnya 1.000 orang dari sekitar 1.500 pegawai KPK," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo di KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019),

Yudi mengatakan petisi itu untuk menolak capim KPK yang memiliki rekam jejak menghambat proses penegakan hukum maupun dugaan pelanggaran etik. Petisi itu ditandatangani sejak Jumat (30/8) hingga Senin (2/9).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yudi menuturkan petisi itu akan disampaikan secara tertutup ke Jokowi. Yudi berharap Jokowi membaca dan memahami masukan dari pegawai KPK tersebut.

"Yang kami harapkan Pak Jokowi mau membacanya dan kemudian memahami bahwa tuntutan agar pemberantasan korupsi tetap berlanjut merupakan tuntutan kita bersama. Sesuai dengan janji Pak Jokowi agar mau memberantas korupsi di negeri ini sehingga nanti surat kami diberi judul kita meminta kepada presiden untuk menyelamatkan nasib pemberantasan korupsi," ujar Yudi.

Yudi menyebut petisi ini dibuat karena para pegawai KPK prihatin dengan situasi yang terjadi saat seleksi capim KPK. Menurutnya, dalam proses seleksi itu terlihat jelas ada sejumlah capim KPK yang dinilai tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi.

"Kemarin bagaimana para calon pimpinan KPK sudah melakukan uji publik dan kemudian disampaikan kepada masyarakat bagaimana visi dan misi mereka terhadap pemberantasan korupsi. Yang membuat masyarakat tentu ada yang tercengang juga, ada yang ingin menghapus OTT, ada yang ingin supaya tidak menangkap koruptor dari suatu instansi, itu sangat berbahaya. Karena baik itu OTT maupun penangkapan terhadap koruptor dari instansi manapun merupakan amanat dari undang-undang," sebut Yudi.

Untuk itu, Yudi merasa penting bagi Jokowi memperhatikan dan memahami aspirasi dari para pegawai KPK tersebut. Sehingga, harapan masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi semakin kuat dan tidak sinar.

"Bahwa selama 16 tahun ini KPK telah memberantas korupsi, jangan sampai asa dan harapan masyarakat agar korupsi dibasmi dari negara indonesia itu sirna. Salah satu jawabannya ketika masyarakat meminta sekali lagi kepada bapak Presiden Jokowi untuk benar-benar selektif dalam memilih 10 calon pimpinan KPK," kata Yudi.

Simak Video "Presiden Jokowi Harapan Terakhir untuk Selamatkan KPK"

[Gambas:Video 20detik]