.webp)
"Periode 2019-2024 itu sebaiknya ada kementerian yang mengurus Indonesia timur, dulu semasa SBY ada yang mengurus pembangunan Indonesia timur, setelah itu kan tidak ada lagi karena itu saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin agar memikirkan pos itu kembali," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga situasi dan kondisi ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan di wilayah Indonesia timur itu bisa diantisipasi," ucapnya.
Dia menyayangkan beberapa kerusuhan yang terjadi di wilayah Indonesia bagian timur. Situasi itu, kata Nasir, rawan untuk dimanfaatkan pihak dari luar untuk memecah belah bangsa.
"Karena kita sayangkan memang beberapa kerusuhan yang terjadi di Indonesia timur menewaskan aparat kepolisian, menewaskan aparat TNI, ini kan sebuah tamparan bagi kita terkait dengan seolah-olah kita tidak mengelola Indonesia timur dan tentu saja situasi itu akan dimanfaaatkan oleh orang-orang di luar Indonesia untuk memecah belah bangsa Indonesia," katanya.
Nasir meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pembuat kerusuhan. Dia menilai situasi kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua tak boleh dianggap sepele.
"Apalagi mereka berusaha untuk memanas-manasi agar Papua keluar dari wilayah NKRI. Karena itu menurut saya peristiwa di Papua itu tidak boleh dianggap ringan, tidak boleh dianggap sepele dan tidak boleh hanya mengatakan kita saling memaafkan atau kemudian memberikan keadilan dan cinta kita kepada Papua tapi bagaimana aksinya?" ucapnya.
Halaman 2 dari 2
