4 Polisi Lolos Seleksi Capim KPK, Komisi III: Yang Penting Berintegritas

Jakarta - Dari 20 calon pimpinan (capim) KPK, ada 4 perwira tinggi (pati) Polri dan 3 jaksa yang masih bertahan. Komisi III pun tak mempermasalahkan latar belakang capim KPK yang terpilih.

"Siapapun dan apapun latarbelakangnya, yang penting capim KPK itu adalah penegak hukum atau yang selama ini menggeluti bidang hukum. Karena itu, baik polri, jaksa, hakim dan advokat berpeluang lolos sebagai capim KPK," kata anggota Komisi III, Nasir Djamil kepada wartawan, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Tepis Pandangan Miring Soal Capim KPK dari Polisi, IPW Ungkit Ruki-Bibit

Menurut Nasir, yang terpenting dari capim KPK adalah berintegritas dan memiliki independensi yang kuat. Pihaknya tak ambil pusing dari mana capim KPK itu berasal selama menggeluti bidang hukum.

"Yang penting berintegritas dan memiliki independensi yang kuat. Pansel capim KPK harus diberi kesempatan untuk menunjukkan integritas dan independensinya," ujarnya.

Baca juga: Ingin Marwah Terjaga, KPK Harap Jokowi Pantau Seleksi 20 Capim Tersisa

Politikus PKS itu pun menyarankan agar masyarakat ikut membantu proses seleksi tersebut, terutama mengenai sosok-sosok capim KPK yang lolos seleksi. Sehingga, kata Nasir, Pansel Capim KPK bisa mengetahui rekam jejak para peserta untuk memilih yang terbaik.

"Karena itu masyarakat perlu mengimbangi kerja Pansel dengan memberikan data yang akurat terkait sosok capim KPK yang kelak akan dikirim ke presiden dan DPR. Data yang akurat dan valid itu sangat dibutuhkan. Jika data itu akurat dan valid, maka DPR bisa menggugurkan calon yang jejak rekamnya buruk saat fit dan propper test nanti. Bahkan presiden pun bisa menolak sosok capim KPK yang dikirim kepadanya jika jejak rekamnya bermasalah berat," tutur Nasir.

Sebelumnya, pansel mengumumkan 20 nama yang lolos tes profile assessment. Berdasarkan latar belakang profesi, yang lolos di antaranya akademis atau dosen 3 orang, advokat 1 orang, jaksa 3 orang, pensiunan jaksa 1 orang, hakim 1 orang, anggota Polri 4 orang, auditor 1 orang, komisioner dan pegawai KPK 2 orang, PNS 2 orang, karyawan BUMN 1 orang, dan 1 orang penasihat menteri. (mae/azr)