detikNews
2019/08/28 12:28:44 WIB

Jimly Minta Lembaga Peradilan Tidak Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru

Matius Alfons - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jimly Minta Lembaga Peradilan Tidak Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru Foto: Eks Ketua MK Jimly Asshidiqie memberi sambutan di acara peluncuran buku di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (Alfons-detikcom)
Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 Jimly Asshidiqie mengaku setuju dengan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Namun, Jimly menilai sebaiknya lembaga peradilan tidak ikut pindah bersama ibu kota.

"Dunia kehakiman adalah dunia yang tersendiri, sistem politik dan pemerintahan apapun di dunia ini, sistem presidentil, parlementer, semua berurusan dengan pola hubungan eksekutif dan legislatif, itu yang membedakan, tapi di semua lembaga pemerintahan dan di semua sistem politik ketatanegaraan di dunia, ada yang sama yakni menempatkan cabang kehakiman tersendiri," kata Jimly saat sambutan di acara peluncuran buku di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).


Jimly mengatakan di Indonesia semua lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga hukum berada di satu lokasi. Karena itu, Ia meminta sebaiknya lembaga hukum tidak ikut pindah ke lokasi ibu kota baru yakni Kalimantan Timur.

"Kalau jadi pemindahan ibu kota, kita setuju-setuju aja lah pindah kemana, saya rasa sebaiknya cabang kekuasaan kehakiman jangan pindah. Cuma jangan di Jakarta, saya rasa kalau memilih lebih baik ke Jogja," ucap Jimly.

Jimly menjelaskan lembaga kehakiman seharusnya memang terbebas dari dinamika politik dan ekonomi. Ia beralasan agar hakim tidak terpengaruh 'iblis' kekuasaan dan 'iblis' kekayaan.

"Maka cabang kekuasaan kehakiman biarlah jauh dari dinamika politik dan dinamika ekonomi, biarlah ibu kota politik dipindah tapi ibu kota hukum dan keadilan di tempat yang lain," ujar Jimly.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com