RUU KUHP Masih Muat Pasal Santet, Dukun Hitam Dibui 3 Tahun Penjara

Tsarina Maharani - detikNews
Rabu, 28 Agu 2019 12:00 WIB
KUHP/KUHAP (ari/detikcom)
KUHP/KUHAP (ari/detikcom)
Jakarta - KUHP yang memiliki nama asli Wet Wetboek van Strafrecht kembali akan diubah. Untuk kesekian kalinya, draft RUU itu berada di meja DPR. Sejumlah pasal yang tidak ada di Belanda, kini muncul dengan cita rasa Indonesia. Salah satunya pasal santet.

Pasal santet termuat dalam Pasal 260 dan masuk Parafgraf 'Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana'. Pasal 260 ayat tersebut berbunyi:

Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.


Nah, bila perdukunan itu dijadikan mata pencaharian, maka hukumannya diperberat. Hal itu diatur dalam Pasal 260 ayat 2:

Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per ­tiga).

Pasal santet termasuk pasal yang cukup kontroversial sebab pembuktiannya dinilai sulit. Namun, menurut Prof Dr Ronny Nitibaskara, delik pidana santet tak perlu pembuktian.

"Pasal itu pasal tindak pidana formil yang tidak mementingkan hubungan sebab akibat. Ini delik sekali jadi, hanya memerlukan pengakuan dari pelaku," kata Ronny dalam rapat di Komisi III DPR pada 2013 lalu.

Menurut Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham kala itu, Wahiduddin Adam, delik santet sudah ada sejak zaman Majapahit.

"Black magic yang selama ini meresahkan masyarakat akan dikriminalisasi. Pada zaman majapahit tenun dianggap sebagai kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati dan itu diatur dalam sistem perundangan Kerajaan Majapahit," kata Wahiduddin pada 2013.

Jaksa Agung Prasetyo mengatakan pihaknya berpendapat agar pasal santet diperlukan.

"Dari uraian tersebut kami berpendapat untuk tetap mempertahankan pasal tersebut, mengingat praktek perdukunan seringkali menimbulkan keresahan masyarakat," kata Prasetyo pada 2015.


Dia menjelaskan perlunya peraturan ini agar dapat mengakhiri praktik main hakim kepada seseorang yang dituduh sebagai dukun santet.

"Sehingga pengaturan mengenai tindak pidana kekuatan gaib, santet diharapkan dapat mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun santet," ujarnya.
(asp/aan)