detikNews
Selasa 27 Agustus 2019, 07:14 WIB

Tarik Ulur Pemilihan Wagub DKI Setelah Setahun Sandiaga Mundur

Arief Ikhsanudin - detikNews
Tarik Ulur Pemilihan Wagub DKI Setelah Setahun Sandiaga Mundur Foto: Sandiaga Uno bersama Anies Baswedan. (Dok Twitter Anies Baswedan).
Jakarta - Hari ini genap satu tahun Sandiaga Uno mundur dari jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Sandiaga resmi meletakan jabatannya setelah membacakan pidato pengunduran diri di sidang paripurna DPRD DKI Jakarta.

Sandiaga mundur dari kursi DKI-2 sebab ingin fokus pada Pilpres 2019. Kala itu, Sandiaga didapuk menjadi cawapres pendamping capres Prabowo Subianto.

Setahun berlalu sejak Sandiaga resmi mundur, kursi wagub DKI masih kosong. Alhasil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun harus rela 'menjomblo'.



Bola pemilihan wagub kini sudah berada di DPRD. Partai pengusung Anies-Sandi, PKS dan Gerindra, sebenarnya sudah menyetorkan dua nama pengganti Sandi yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Namun sampai masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 habis, pembahasan pemilihan wagub DKI belum juga kelar. Gubernur pun menitipkan harapan pada anggota DPRD periode 2019-2024.

"Saya harap mudah-mudahan pansus yang kemarin sudah ada, sudah berproses, bisa disegerakan tuntasnya, sehingga nama bisa langsung disidangkan di Dewan sehingga kita bisa memiliki wakil," kata Anies kepada wartawan setelah menghadiri pelantikan DPRD DKI Jakarta 2029/2024, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (26/8/2019).



Berikut ini alotnya proses pemilihan wagub setelah setahun Sandiaga mundur:


27 Agustus 2018

Sandiaga secara resmi mundur dengan membacakan pidato pengunduran diri dalam rapat paripurna DPRD DKI. Sandiaga memilih mundur karena ingin fokus maju dalam Pilpres 2019. Sebenarnya, Sandiaga bisa mengambil cuti tanpa mengundurkan diri. Namun, dia menghindari politisasi jabatan.

23 Agustus 2018

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengakui ada surat kesepakatan antara Gerindra dengan PKS, selaku partai pengusung Anies-Sandi. Surat itu menyetujui nama wagub akan diisi dari PKS. Nama yang disodorkan PKS adalah Mardani Ali Sera dan Nurmansjah Lubis. Surat tertanggal 10 Agustus itu ditanda tangani oleh Taufik.

17 September 2018

Keputusan presiden (keppres) terkait pemberhentian Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta diterima oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Keppres tersebut diterima Anies hari itu.

17 September 2018

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan tak ada kesepakatan antara Gerindra dan PKS. Calon dari Gerindra maupun PKS diharap bisa bertarung di DPRD melalui voting. Gerindra disebutnya akan mencalonkan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik.

"Kita mengikuti regulasi yang ada, kita Gerindra paling taat aturan. Kalau kesepakatan ada atau tidak ranahnya DPP, sampai hari ini tidak ada kesepakatan itu. Kalau ada kata kesepakatan, jadi persepsinya ada deal-deal. Kita patuh aturan aja, Gerindra akan serahkan satu nama, PKS harus satu nama juga. Voting di DPRD. Fraksi-fraksi lain ikut interaksi," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (17/9/2018).

Tapi, PKS ingin Ketua DPD Gerindra M Taufik tak maju untuk posisi itu sehingga tak perlu ada voting di DPRD DKI. "Gini, makanya yang diusung PKS dan Gerindra itu satu aja. Sehingga nggak ada voting-voting, otomatis aja gitu. Harapannya PKS begitu. Saya sih berharapnya Gerindra-PKS satu (suara) aja udah, Pak Taufik nggak usah maju," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi.

30 Oktober 2018

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengeluarkan ancaman jika wagub DKI tak dari PKS. "Jadi mesinnya partai itu kan kader. Kalau kadernya kecewa, dia akan mengekspresikannya berbeda. Kekecewaan itu sudah terasa di bawah. Kalau kader pada kecewa, otomatis mesin partai mati, tuh. PKS kan partai kader," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

5 November 2018

Gerindra dan PKS sepakat akan ada fit and proper test cawagub DKI.

12 November 2018

PKS menetapkan Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo dan Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi menjadi panitia tim fit and proper test wagub DKI. "Yang ditunjuk saya dengan Pak Syakir. Saya ditunjuk oleh pimpinan untuk menjadi anggota badan atau tim fit and proper test," kata Suhaimi saat dihubungi, Senin (12/11/2018).

15 November 2018

Gerindra menunjuk senior LIPI Siti Zuhro menjadi salah satu tim penguji fit and proper test untuk kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sehingga, tim fit and propet test dari Gerindra adalah Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif dan Siti. "Siti Zuhro, Profesor Siti Zuhro, peneliti senior LIPI (jadi tim fit and proper test selain saya)," kata Syarif saat dihubungi, Kamis (15/11/2018).

20 November 2018

DPW PKS DKI Jakarta berubah pikiran terkait fit and proper test cawagub DKI. PKS DKI menganggap proses seleksi kandidat wagub pengganti Sandiaga Uno itu tidak relevan. "Jadi message yang kita sampaikan, fit and proper test tidak perlu, tidak relevan," kata Ketua DPW PKS DKI Sakhir Purnomo saat dihubungi detikcom, Selasa (20/11/2018).

2 Januari 2019

Eks Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo dan pengamat politik Ubedilah Badrun diusulkan menjadi pansel cawagub DKI oleh PKS.

"Sempat saya ditelepon sih memang, cuma saya bilang mana ini resminya. Saya bilang, saya bersedia kalau itu resmi dan saya sebagai akademisi secara netral akan berfungsi secara objektif," kata Ubedillah saat dimintai konfirmasi, Rabu (2/1/2019).

2 Januari 2019

PKS menyetorkan tiga nama cawagub DKI Jakarta untuk di-fit and proper test "Nama kader PKS yang diajukan sebagai cawagub, pertama, Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakir Purnomo saat dimintai konfirmasi, Rabu (2/1/2019).

12 Januari 2019

DPW PKS DKI Jakarta merilis dua nama calon wakil gubernur (cawagub) yang lolos fit and proper test, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Anggota tim panelis Ubedilah Badrun menegaskan kedua cawagub telah memenuhi kriteria.

"Kami melihat di antara yang tiga itu orang-orang terpelajar sehingga cara pandang yang baik. Tapi kita cari mana kelemahannya sedikit dari 3 itu karena kami mencari 2, maka muncullah dua itu, itu yang kami anggap kelemahannya lebih sedikit," kata Ubedilah saat dihubungi, Selasa (12/2/2019).

Namun, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyebut keputusan tersebut belum final. "Belum (final), kalau tidak sepakat misalnya cuma satu (orang) sepakatnya, ya nyari satu lagi. Bisa kayak begitu kan," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (14/2/2019).

21 Januari 2019

PKS dan Partai Gerindra sepakat soal batas akhir fit and proper test calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dua nama cawagub yang lolos seleksi akan diserahkan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 11 Februari 2019.

"Target proses pengajuan dua nama calon wakil gubernur sangat diharapkan sudah dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019," jelas Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakir Purnomo dalam keterangannya, Senin (21/1/2019).

22 Januari 2019

PKS dan Gerindra DKI sepakat mengusulkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu jadi cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Keduanya dipilih berdasarkan rekomendasi hasil fit and proper test.

27 Februari 2019

Surat pengajuan nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta belum dikirim ke Gubernur DKI Anies Baswedan. PKS mengatakan surat pengajuan itu menunggu pengesahan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan sekjennya Ahmad Muzani.

"Saat ini, kami masih menunggu tanda tangan dari Pak Prabowo dan Pak Muzani selaku Ketum dan Sekjen DPP Partai Gerindra. Semoga segera tuntas," ujar Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo kepada wartawan, Rabu (27/2/2019).



Hadiri Pelantikan DPRD, Anies Berharap Tak 'Jomblo' Lagi:

[Gambas:Video 20detik]



Syakir mengatakan, dari pihak PKS sendiri sang Presiden Sohibul Iman dan Sekjen Mustafa Kamal sudah membubuhkan tanda tangan. Tanda tangan pimpinan kedua partai koalisi itu dibutuhkan sebelum surat pengajuan diserahkan ke Anies.

1 Mei 2019

Masalah tanda tangan Prabowo Subianto selesai, DPW PKS DKI Jakarta mengatakan telah menyerahkan dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Pemberkasan sudah selesai semua, Alhamdulillah, dan sudah diterima Sekda Pak Saefullah," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakhir melalui keterangan tertulis, Jumat (1/3/2019).

4 Mei 2019

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras) menerima usulan calon wakil gubernur. Pras akan menyerahkan surat tersebut ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk segera membuat Pansus tata tertib pemilihan. "Saya akan meneruskan ke Bamus untuk diagendakan ke dalam paripurna nanti," kata Pras di kantornya, gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019)

12 Mei 2019

DPRD DKI Jakarta menunjuk Ketua Fraksi Hanura Ongen Sangaji menjadi ketua pansus wakil gubernur (wagub). Sementara, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus ditunjuk menjadi wakilnya.

"Masalah wagub sudah saya laksanakan. Nanti setelah 22 Mei. Saya akan gelar, proses berjalan. Ketua Pansus Ongen Sangaji dan wakilnya Pak Bestari Barus," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras) kepada wartawan, Senin (12/5/2019).

18 Juni 2019

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi menerima informasi bahwa target pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta dilakukan pada 22 Juli 2019. "Baru hari ini kami menerima laporan dari pansus. Dia mengagendakan nanti tanggal 22 Juli ada paripurna pertama," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras) kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

9 Juli 2019

Terjadi perdebatan antara Gerindra dengan PKS tentang syarat kuorum anggota dewan dalam paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta. Perdebatan itu terjadi dalam rapat pansus wagub.

Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Iman Satria meminta panitia khusus (pansus) mengubah syarat kuorum anggota Dewan dalam pemilihan wagub DKI dari 50%+1 menjadi 3/4.

Ketua Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan syarat kuorum 50%+1 sudah ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Menurut Suhaimi, hal itu tak bisa lagi diubah dan memang sudah tertuang dalam peraturan tata tertib DPRD.

16 Juli 2019

Rapimgab pembahasan draf tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta batal digelar untuk ke tiga kali. Rapimgab awalnya dijadwalkan pada Rabu (10/7) namun ditunda menjadi Senin (15/7) karena dewan banyak yang tidak masuk. Pada Senin (15/7), rapat juga ditunda menjadi Selasa (16/7) karena pimpinan kelengkapan Dewan banyak yang tidak hadir.

Setelah itu, tidak ada lagi proses pemilihan wakil gubernur dilakukan sampai hari ini. Target awal 22 Juli 2019 pun meleset. Sampai akhirnya DPRD DKI Jakarta periode 2019/2024 dilantik kemarin, Senin (26/8).


Tarik Ulur Pemilihan Wagub DKI Setelah Setahun Sandiaga Mundur

(aik/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com