Round-Up

Patgulipat Revisi Angket Gubernur Sulsel

Tim detikcom - detikNews
Senin, 26 Agu 2019 22:05 WIB
Foto: Paripurna laporan Pansus Angket DPRD Sulsel (M Taufiqurrahman/detikcom).
Makassar - Munculnya revisi kesimpulan dan rekomendasi atas dugaan pelanggaran Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah usai paripurna laporan Pansus Hak Angket DPRD Sulsel menuai polemik. Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Ariady Arsal menilai Ketua Pansus Kadir Halid melakukan improvisasi saat membacakan laporan pansus hak angket.

Diketahui pada sidang paripurna, Jumat (23/8), Ketua Pansus Kadir Halid membacakan kesimpulan dari hasil kerja Pansus Angket. Pansus menyimpulkan terjadi dualisme kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah.

"Selain itu ditemukan juga fakta-fakta Gubernur Sulsel terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," kata Ketua Kadir Halid membacakan laporan Pansus Angket pada paripurna di DPRD Sulsel pekan lalu.

Namun pernyataan Kadir dibantah Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Ariady Arsal. Menurutnya berdasarkan rapim sebelum paripurna yang dihadiri ketua komisi, pimpinan fraksi, dan pimpinan DPRD disepakati hanya ada dua poin kesimpulan.

"Kesimpulan pertama, ada dua dualisme kepemimpinan pada Pemerintah Sulawesi Selatan," ujarnya.

"Kesimpulan kedua adalah ada dugaan kuat, berdasarkan indikasi yang ditemukan dalam penyelidikan dan fakta-fakta persidangan panitia angket menemukan telah terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan dan perundang-undangan, serta adanya potensi kerugian negara," imbuhnya.


Atas dua versi kesimpulan ini, Pansus meminta pimpinan DPRD Sulsel untuk menindaklanjutinya ke pihak terkait yang dianggap perlu dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat rekomendasi pansus ini ditandatangani dua wakil ketua pansus yaitu Selle KS Dalle dan Arum Spink. Namun Kadir Halid selaku ketua tidak ikut tandatangan di sana.

"Kami sempat menanyakan kenapa yang tanda tangan hanya 2 wakil ketua, dijawab Sekwan berdasarkan saran pimpinan, sudah sah karena dihadiri oleh 2 dari 3 pimpinan. Jadi ini yang dianggap dokumen yang diserahkan," terangnya.


Untuk itu, Ariady menyebut Kadir melakukan improvisasi saat membacakan laporan pansus hak angket pada saat sidang Paripurna Jumat (23/8) lalu.

"Kami panggil lah Sekwan dan dijelaskan serta ditunjukkan dokumen yang dibacakan dan ada tambahan improvisasi Pak Kadir tersebut," kata dia.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3