detikNews
Senin 26 Agustus 2019, 14:13 WIB

FKPP Usul Pemerintah Jamin Independensi-Otonomi Pesantren di RUU

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
FKPP Usul Pemerintah Jamin Independensi-Otonomi Pesantren di RUU Rapat Komisi VIII DPR dengan FKPP soal RUU Pesantren (Foto: Nur Azizah Rizki/detikcom)
Jakarta - Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) rapat bersama Komisi VIII DPR membahas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Salah satu yang diinginkan pihak pesantren dalam RUU tersebut adalah hadirnya pemerintah untuk melindungi dan menjamin keberadaan pesantren.

"Yang diinginkan pesantren yaitu hadirnya pemerintah dalam menjamin independensi dan otonomi pesantren. Kalau dulu sebelum ada RUU kita ini merdeka dalam menentukan ciri khas pesantren, kurikulum, dan seterusnya, maka adanya RUU ini kami mengharapkan justru dilindungi dan selalu diperkuat keberadaan-keberadaan pesantren," kata perwakilan dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Ahmad Roziki, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2019).



Perwakilan dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Agus BudimanPerwakilan dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Agus Budiman (Foto: Nur Azizah Rizki/detikcom)


Roziki juga memberi masukan agar pendanaan pesantren berasal dari APBN dan APBD. Menurutnya, pesantren juga berhak mendapatkan dana pendidikan dari negara.

"Sehingga keberlanjutannya adalah pesantren ini berhak mendapatkan 20 persen dana pendidikan itu. Atau kalau mau dinaikkan ya monggo ya, cuma intinya dia (pesantren) di kedudukan yang sama dengan pendidikan yang lain. Karena kita melihat refleksi ke belakang, pesantren tidak kalah berjasa bagi negeri ini dibanding pendidikan yang lain," ujarnya.

Selain itu, Roziki juga menyatakan bahwa pesantren ingin bebas dalam menentukan kurikulummya. Ia juga menyoroti pelegalan ijazah pesantren agar bisa digunakan di jenjang pendidikan berikutnya.

"Sehingga tadi usulkan ada standarisasi minimal yang dimiliki seluruh pesantren, sehingga nanti bagi pesantren yang belum terstandarkan tadi, bisa mengikuti standar minimal. Ini kemudian ijazahnya bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga mau ndak mau, menurut kami, tetap harus ada standar minimal, tapi standar minimal ini tak boleh mengganggu kekhasan masing-masing pesantren," jelasnya.

Perwakilan dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Agus Budiman, menginginkan pesantren dihargai oleh pemerintah. Bentuk penghargaan itu, salah satunya, adalah dengan diakuinya ijazah dari pesantren.

"Apa yang ada di pesantren, hargailah, akuilah sebagai bentuk pengabdian pemerintah untuk pesantren. Contohmya program pendidikan yang ada di pesantren diakui, diberikan pengakuan berupa ijazah, ijazahnya bisa dimanfaatkan oleh lulusan," ucap Agus.

Selanjutnya, Agus menginginkan kehadiran pemerintah dalam pendidikan pesantren, namun bukan kehadiran yang 'mengganggu'. Ia ingin kehadiran pemerintah tidak menganggu kemandirian pesantren.

"(Misalnya) 'sampeyan tak bantu tapi ubahlah kurikulum begini', ini namanya kehadiran yang memgganggu. Kalau mau bantu, bantulah pesantren, ikuti aturan yamg ada dalam aturan bantuan, kemudian sesuaikan dengan komdisi pesantren.

"Jangan sampai kehadiran pemerintah di pesantren, itu maunya membantu tapi justru melemahkan pesantren. Kita kehadiran pemerintah dalam bentuk membantu, entah bentuk bantuan keuangan, rekognisi, afirmasi tehradap program-program pesantren itu dengan cara atau semangat tidak mengganggu kemandirian pesantren," lanjut dia.

perwakilan dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Ahmad RozikiPerwakilan dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Ahmad Roziki (Foto: Nur Azizah Rizki/detikcom)




Meskipun demikian, Agus menyatakan tidak ada pasal dalam RUU Pesantren yang dinilai mengandung campur tangan pemerintah. Menurutnya, RUU itu sudah mengakomodasi kepentingan pesantren.

"Kalau kurang, kan tidak ada sesuatu yang sempurna. Tapi artinya sampai pada tahap ini kami melihat, sudah cukup. Kami tadi memberi masukan tentang deskripsi formal pendidikan pesantren, nah itu perlu dipertegas lagi. Itu masukan ya sesuatu yang masih kurang. Tapi yang sudah ada di sini sudah bagus, karena memang RUU kan tidak harus detail kan ya, detailnya itu ada di turunan-turunannya, (seperti) PP, Permen, dan seterusnya," pungkas Agus.
(azr/mae)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com