Round-Up

Blokir Internet Papua Tuai Kritikan, Jokowi Anggap Demi Kebaikan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 23 Agu 2019 04:59 WIB
Foto ilustrasi: Presiden Jokowi saat mengunjungi Asmat (Dok. Biro Pers Setpres)
Jakarta - Menyusul aksi-aksi massa yang mengandung kerusuhan di Papua Barat, Pemerintah memblokir akses internet untuk Bumi Cenderawasih. Kebijakan ini menuai kritik sebagai langkah diskriminatif. Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara menjelaskan kebijakan ini.

Blokir internet ini dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) per hari Rabu (21/8) kemarin. Ini dijalankan agar situasi di Papua menjadi kondusif kembali. Kerusuhan-kerusuhan sempat berlangsung di Manokwari, Sorong, dan Fak-fak, Provinsi Papua Barat.



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan kritik terhadap pemblokiran internet Papua oleh pemerintah. Keputusan itu dinilainya melanggar hak atas informasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Blokir Internet Papua Tuai Kritikan, Jokowi Anggap Demi Kebaikan Koordinator Kontras, Yati Andriyani (Ari Saputra/detikcom)

"Tindakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak berimbang dan tidak proporsional dalam merespons persoalan yang berkembang di Papua. Cara tersebut, alih-alih membangun rasa percaya membangun rasa percaya rakyat Papua atas langkah dan keberpihakan pemerintah pada rakyat Papua, sebaliknya justru semakin menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif yang berlapis kepada rakyat Papua," kata Koordinator Kontras, Yati Andriyani, dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2019).



Seharusnya, pemerintah justru membuka akses informasi supaya pengawasan publik berjalan baik. Pelambatan akses internet seolah mengesankan pemerintah menghindari pengawasan dan transparansi menangani Papua.

Selanjutnya
Halaman
1 2