detikNews
Senin 19 Agustus 2019, 21:30 WIB

Round-Up

Mimpi Bekasi Gabung DKI

Tim detikcom - detikNews
Mimpi Bekasi Gabung DKI Kota Bekasi (Foto: Isal Mawardi-detikcom)
Jakarta - Kota Bekasi, Jawa Barat bermimpi bergabung ke DKI Jakarta. Sebagian besar warga Kota Bekasi pun diklaim setuju bergabung ke provinsi pimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang pertama kali mengungkap mimpi kota patriot itu. Mimpi itu disampaikan saat dia menanggapi soal usulan perluasan wilayah hingga pembentukan Provinsi Bogor Raya di mana Bekasi masuk di dalamnya.




Pria yang akrab disapa Pepen itu menyebut kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta apabila Provinsi Bogor Raya jadi nyata. Sebab, menurut dia, ada beberapa keidentikan antara Kota Bekasi dan Jakarta. Selain dari sisi historis, Bekasi memiliki kultur yang mirip dengan Jakarta.

"Bogor mah gagas Provinsi Bogor Raya. Kita sampaikan Bekasi itu polisinya sudah ke Polda Metro Jaya, tentaranya ke Jayakarta. Administratif hirarkisnya. Saya kan delapan keturunan di Bekasi ya, dulu keresidenan Jatinegara itu, Jatinegara, Cilincing, Bekasi. Tahun 76 Cilincing-Cakung diambil menjadi Jakarta. Tahun 50-an Bekasi itu keluar Jatinegara," ujar Rahmat Effendi di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (19/8/2019).

"Tahun 76 Cilincing-Cakung diambil, kita dapat stadion. Nah sekarang kita tinggal hasil pemekaran kabupaten/kota tentunya punya historis budaya, sejarah," sambung dia.



Pepen bahkan tak menyoalkan jika nanti bergabung, Bekasi berubah nama. Menjadi DKI Jakarta Tenggara misalnya. Selama hal itu demi kepentingan pembangunan, Pepen enggan ambil pusing.

"Dulu itu Jatinegara sampai ke (Bekasi) selatan. Nah katanya ada DKI Jakarta Tenggara, whatever lah mau DKI Jakarta Tenggara. Pada prinsipnya, di sini ada kepala daerah, ada DPRD. Sepanjang semua adalah kepada kepentingan dan percepatan pembangunan kenapa tidak?" katanya.



Mimpi Kota Bekasi itu pun enggan ditanggapi secara serius oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK). Saat ditanya apakah dirinya setuju dengan aspirasi itu, RK hanya menjawab singkat.

"Belum prioritas," ujar RK di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Kendati demikian, RK menghargai keinginan itu. Namun, dia menegaskan ada aturan yang harus dilalui sebelum melepas salah satu kota di wilayahnya.

"Aspirasi itu dalam dunia demokrasi wajar. Tapi ikuti aturan yang harus dilalui," ujarnya.



Berbeda dengan RK, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyerahkan persoalan itu ke pemerintah pusat. Menurut Anies, usulan Bekasi bergabung ke wilayahnya adalah kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau keputusan pemerintah pusat ya Jakarta menjalankan. Kan keputusannya lewat UU, PP. Kalau itu UU maka kita berkewajiban menjalankan. Maka prosesnya bukan dengan DKI tapi pemerintah pusat," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Anies menilai baik Bekasi maupun DKI Jakarta adalah kesatuan Republik Indonesia. Apalagi, dia tak menampik bahwa selama ini wilayahnya dan Bekasi memang saling terintegrasi dalam kegiatan ekonomi.



Di sisi lain, Anies pun menghargai aspirasi yang disampaikan Pepen itu. Namun, Anies menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

"Jadi secara prinsip Pemprov DKI akan memang harus menaati keputusan pemerintah pusat. Jadi aspirasi itu kita menghargai dan biar berproses di pemerintah pusat. Karena prosesnya bukan antarwilayah," tuturnya.
(mae/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com