"Kami termasuk yang berkepentingan naskah historis di kembali kan dulu ke aslinya, lalu ada adendum-adendum itu disertakan di dalam proses amendemen itu," kat Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Jika UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli, maka bagian penjelasan harus dikembalikan juga. Menurutnya, penjelasan adalah bagian penting dalam UUD 1945.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Fadli mengatakan perlu ada kesepakatan nasional terlebih dulu sebelum amendemen UUD 1945 dilakukan. Kesepakatan yang dimaksud adalah terkait apa saja yang akan diubah dalam UUD 1945.
"Kalau itu saya kira sudah menjadi kesepakatan nasional, misalnya pemilihan presiden langsung. Saya kira itu bagus kan pemilihan presiden langsung, nah tidak ada masalah juga kalau ada kesepakatan dipilih oleh MPR sebagai penjelmaan. Ini kan kesepakatan nasional. Kami bahkan dulu UU Pilkada pun dipilih oleh DPRD kan," kata Fadli.
"Nah, ini harus didudukkan. Kita harus ada kontemplasi supaya jangan hanya mengubah untuk kepentingan sesaat jangka pendek untuk kepentingan kelompok saja. Jadi harus dibuka opsi lebih besar. Jangan hanya satu dua pasal, termasuk yang lain-lain," sambung dia.
Fadli tak khawatir jika amendemen UUD 1945 akan membuka 'kotak pandora' seperti yang beberapa pihak khawatirkan. Menurut dia, membuka 'kotak pandora' memang risiko dalam amendemen UUD 1945 karena itu dia menekankan pentingnya kesepakatan nasional atas perubahan yang akan dilakukan.
"Ya, kalau sekaligus membuka kotak pandora kenapa tidak. Tapi kita harus sepakat masa jabatan presiden harus dibatasi. Pemilihan langsung saya kira sudah jadi keputusan amendemen dan itu dimasukkan dalam adendum-adendum tadi. Gitu," kata Fadli.
Seberapa Penting Amandemen Konstitusi?:
(mae/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini