2019/08/14 07:34:00 WIB
Round-Up
JK Ungkap Ancaman Laten Amendemen Konstitusi
Halaman 1 dari 2
Foto: Wapres Jusuf Kalla (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
Jakarta -
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkap ancaman laten di balik wacana amendemen UUD 1945. JK mengingatkan hak istimewa rakyat yang bisa saja hilang ketika ada amendemen konstitusi.
JK mengatakan bisa saja ketika UUD 1945 diamendemen, MPR kembali menjadi lembaga tertinggi sehingga berhak memilih presiden dan wakil presiden. Dia mengatakan wacana amendemen UUD 1945 belum tentu mendapat dukungan dari masyarakat.
"Itu rumit lagi, berisiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh, presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilih presiden. Kalau gitu lain lagi soal," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).
JK mengatakan jika MPR diberi mandat UUD 1945 untuk bisa memilih presiden dan wapres, maka hak rakyat untuk memilih presiden secara langsung bisa hilang. Oleh karena itu, menurutnya wacana amendemen diragukan mendapat dukungan dari rakyat.
"Apakah rakyat setuju haknya diambil untuk pemilihan langsung," ujar JK.
Wacana amendemen terbatas UUD 1945 sudah muncul sebelum Pemilu 2019. Wacana awal yang berkembang, amendemen UUD 1945 ingin dilakukan MPR untuk menghidupkan kembali pembangunan berdasarkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
JK mengatakan bisa saja ketika UUD 1945 diamendemen, MPR kembali menjadi lembaga tertinggi sehingga berhak memilih presiden dan wakil presiden. Dia mengatakan wacana amendemen UUD 1945 belum tentu mendapat dukungan dari masyarakat.
"Itu rumit lagi, berisiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh, presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilih presiden. Kalau gitu lain lagi soal," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).
JK mengatakan jika MPR diberi mandat UUD 1945 untuk bisa memilih presiden dan wapres, maka hak rakyat untuk memilih presiden secara langsung bisa hilang. Oleh karena itu, menurutnya wacana amendemen diragukan mendapat dukungan dari rakyat.
"Apakah rakyat setuju haknya diambil untuk pemilihan langsung," ujar JK.
Wacana amendemen terbatas UUD 1945 sudah muncul sebelum Pemilu 2019. Wacana awal yang berkembang, amendemen UUD 1945 ingin dilakukan MPR untuk menghidupkan kembali pembangunan berdasarkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
