Bawaslu Dukung KPU Larang Eks Koruptor Maju Pilkada 2020

Jakarta - KPU akan melarang eks koruptor maju sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2020. Bawaslu mendukung KPU melarang eks koruptor maju pilkada tahun depan.

"Semangatnya setuju, agar calon eks korupsi tidak dicalonkan pengusung atau partai," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dihubungi detikcom, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: KPU Siap Ubah PKPU Larang Eks Koruptor Maju Pilkada 2020

Larangan terhadap eks koruptor ini sebelumnya pernah diberlakukan KPU sebagai syarat pada Pemilu 2019. Namun, larangan tersebut dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Mengacu pada hal tersebut, Afif menyebut perlu adanya perhatian terkait dasar hukum terhadap larangan eks koruptor. Hal ini dimaksudkan agar tidak melanggar hukum yang berlaku.

"Kemarin pas caleg masalah hukumnya kan di MA yang membatalkan ya, tinggal itu dicari jalan keluar, UU," kata Afif.

"Karena harus berdasar UU atau aturan yang kokoh," sambungnya.

Baca juga: KPK Dukung KPU: Jangan Beri Kesempatan Eks Koruptor Ikut Pilkada!

Sebelumnya, KPU menyebut siap melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan. Hal ini untuk memasukkan larangan eks koruptor maju sebagai kepala daerah.

"KPU siap mengubah PKPU Pencalonan, terkait mantan napi korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah," ujar komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Kepala Daerah yang Tak Kapok, Dagang Jabatan Demi Duit Segepok

Viryan mengatakan, larangan ini akan dimasukkan sebagai syarat calon. Menurutnya, saat ini KPU tengah melakukan penyempurnaan PKPU tersebut.

Usulan eks koruptor tidak mencalonkan di Pilkada 2020 juga ikut disampaikan KPK. KPK meminta parpol tak mencalonkan orang yang punya rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020.

Permintaan itu didasari pada kasus Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang tersandung korupsi untuk kedua kalinya. (dwia/gbr)