drg Romi Gagal Jadi PNS karena Disabilitas, Istana: Jangan Dibeda-bedakan

Jakarta - Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) mencoret nama drg Romi Syofpa Ismael sehingga gagal menjadi PNS. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta semua pihak untuk tidak membeda-bedakan penyandang disabilitas.

Moeldoko mengatakan konsep untuk penyandang disabilitas yang dijalankan pemerintah sudah sangat jelas. Presiden Jokowi ingin mengakomodir kepentingan-kepentingan disabilitas.

"Bahkan di KSP sendiri ada difabel yang kita akomodasi. Saran saya janganlah. Di depan hukum kita punya hak yang sama. Jangan dibeda-bedakan," kata Moeldoko di Kantor KSP Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Kasus Bu Dokter Disabilitas Gagal Jadi PNS, Pemkab Solok Selatan Melunak

Dia menuturkan justru pemerintah harus melengkapi kekurangan dalam mengakomodasi penyandang disabilitas. Terutama dalam hal sarana dan prasarana.

"Justru kalau ada kekurangan yang harus dilengkapi oleh aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena mengakomodasi para teman-teman difabel, justru sarana-prasarana itu harus dibangun. Jangan beralasan karena enggak ada sarana prasarananya, terus menolak. Itu berpikir yang terbalik," katanya.

Baca juga: Wagub Sumbar Rekomendasikan Bu Dokter Disabilitas Jadi PNS

Persoalan drg Romi sendiri saat ini tengah ditangani oleh KSP. Moeldoko menegaskan tidak ada lagi sikap membeda-bedakan antara penyandang disabilitas dengan yang lain.

"Intinya nggak boleh difabel itu dibeda-bedakan. Sudah itu aja prinsipnya. Semua, kita di depan hukum kita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sebagai warga negara. Untuk itu, kalau memang ada sebuah sarana prasarana yang harus disiapkan pemerintah maupun pemerintah daerah, ya disiapkan. Kepentingan difabel harus dipikirkan dengan baik," katanya.


Gagal Jadi PNS karena Disabilitas, Bu Dokter Tempuh Jalur Hukum:

[Gambas:Video 20detik]

(jor/idh)