Wali Kota Depok Siap Sambut Kajian Raperda Anti-LGBT dari DPRD

Depok - DPRD Depok sedang menyiapkan draf raperda yang mengatur pelarangan aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Proses ini sudah sampai tahap kajian raperda. Namun Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku belum menerima pengajuan kajian raperda itu.

"Belum ada. Belum diajukan ke kami. Tapi memang pernah permohonan dibuat raperda. Tapi belum ada surat disposisi dari pimpinan Dewan kepada Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah). Itu baru dari fraksi," kata Mohammad Idris saat dihubungi detikcom, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: DPRD Depok Bikin Kajian Raperda Anti-LGBT

Selain itu, Idris menjelaskan, Pemkot Depok sebetulnya sudah pernah mengeluarkan surat edaran terkait permasalahan LGBT di Depok. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti respons Pemkot Depok perihal aktivitas LGBT.

"Sebelumnya, pemerintah kan sudah mengeluarkan edaran terkait masalah LGBT. Tetap menghormati, tapi bukan berarti kita memperkenankan aktivitas-aktivitas seperti itu. Kita sudah action sebetulnya pemerintah. Kalau misalnya ada raperda/perda kita bisa ajukan semacam kajian nanti kita lanjutkan ke rancangan rerda itu," ujarnya.

Baca juga: Video Porno Pasangan Gay di Depok Direkam Pada Bulan Puasa

Idris juga mengatakan saat ini belum ada penjadwalan terkait rapeda anti-LGBT itu. Sebab, pembahasan raperda sudah diisi kuota kumpulan raperda tahun 2020. Namun, apakah Pemkot Depok akan menyetujui raperda anti-LGBT ini?

"Kita lihat kajiannya nanti. Kajian kan, harus ada kajian akademis dan summary executive-nya. Prosedurnya harus dilalui dulu. Kalau perlu-tidaknya, dilihat dari kajian nanti," ungkapnya. (rdp/fjp)