KPK Panggil Rizal Ramli Jadi Saksi Kasus BLBI Besok

KPK Panggil Rizal Ramli Jadi Saksi Kasus BLBI Besok

Haris Fadhil - detikNews
Kamis, 18 Jul 2019 18:27 WIB
Foto: Rizal Ramli (Usman Hadi/detikcom)
Foto: Rizal Ramli (Usman Hadi/detikcom)
Jakarta - KPK memanggil Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) besok. Ini merupakan penjadwalan ulang karena Rizal tak hadir pada panggilan sebelumnya.

"Besok diagendakan pemeriksaan Rizal Ramli sebagai saksi dalam perkara ini dengan tersangka SJN (Sjamsul Nursalim) dan ITN (Itjih Nursalim)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (18/7/2019).




Rizal sebelumnya dipanggil pada Kamis (11/7). Namun, yang bersangkutan tak hadir sehingga pemeriksaannya dijadwalkan ulang.

Kasus BLBI ini berawal pada 1998 ketika BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan Sjamsul menandatangani penyelesaian pengambilalihan pengelolaan BDNI melalui Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA). Dalam MSAA tersebut, disepakati BPPN mengambilalih pengelolaan BDNI dan Sjamsul sebagai pemegang saham pengendali sepenuhnya bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya, baik secara tunai maupun berupa penyerahan aset.

KPK menyebut jumlah kewajiban Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI adalah Rp 47,258 triliun. Kewajiban tersebut dikurangi aset sejumlah Rp 18,850 triliun, termasuk di antaranya pinjaman kepada petani/petambak sebesar Rp 4,8 triliun.

Aset senilai Rp 4,8 triliun ini disebut KPK dipresentasikan Sjamsul seolah-olah piutang lancar dan tidak bermasalah. Namun, setelah dilakukan Financial Due Diligence (FDD) dan Legal Due Diligence (LDD), KPK menduga ada kesimpulan soal aset tersebut tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi.




Negara, lewat BPPN pun telah meminta Sjamsul untuk mengganti kerugian tersebut namun ditolak oleh Sjamsul. Singkatnya, pada April 2004 ketika BPPN dipimpin Syafruddin Arsyad Temenggung, dilakukan penandatanganan akta perjanjian penyelesaian akhir yang pokoknya berisi pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, padahal, dalam rapat kabinet terbatas Februari 2004 tak ada persetujuan terhadap usulan white off atau penghapusbukuan terhadap sisa utang petani tambak Rp 4,8 triliun itu.

Setelah itu, BPPN menyerahkan pertanggungjawaban aset pada Kementerian Keuangan yang berisi hak tagih utang petambak PT DCD dan PT WM yang kemudian oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Pada 24 Mei 2007, PPA melakukan penjualan hak tagih utang petambak plasma senilai Rp 220 miliar, padahal nilai kewajiban Sjamsul yang seharusnya diterima negara adalah Rp 4,8 triliun.

Jadi diduga kerugian keuangan negara yang terjadi sebesar Rp 4,58 triliun. KPK pun menegaskan bakal memaksimalkan upaya asset recovery dalam kasus ini.

Pihak Sjamsul melalui pengacaranya, Otto Hasibuan menyebutkan urusan SKL BLBI sudah tuntas tahun 2008. Otto awalnya menunjukkan berkas laporan Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan ketika rapat dengar pendapat (RDP) di DPR pada tahun 2008. Berdasar hal tersebut Otto mengatakan urusan SKL BLBI sudah tuntas.

Simak Video "Rommy Bandingkan Kasus BLBI dan OTT-nya, Bagaikan Semut vs Gajah"
[Gambas:Video 20detik]
(haf/zak)