detikNews
Rabu 17 Juli 2019, 16:17 WIB

Wantimpres Jokowi Bicara Pancasila dan Kekhawatiran soal Isu SARA

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Wantimpres Jokowi Bicara Pancasila dan Kekhawatiran soal Isu SARA (Foto: Azizah/detikcom)
Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, berbicara tentang pentingnya membumikan Pancasila. Ia juga khawatir adanya isu SARA yang banyak beredar di masyarakat.

Hal itu disampaikan Sidarto dalam diskusi 'Membumikan 4 Pilar: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945, Merajut Kebersamaan dalam Perbedaan' di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019). Sidarto awalnya mengumpamakan negara Indonesia sebagai suatu bangunan yang dikagumi bangsa lain.

"Indonesia ini seperti satu bangunan. Pondasinya adalah beton Pancasila, tiangnya adalah UUD 1945, atapnya NKRI, penghuninya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman ada dalam rumah Indonesia itu, ini luar biasa," kata Sidarto.



Ia lalu menekankan pentingnya membumikan Pancasila. Menurutnya, Pancasila harus dijadikan panduan dalam kehidupan bernegara.

"Karena dengan membudayakan Pancasila, membumikan Pancasila, dan 4 pilar itu, persatuan dan kesatuan bangsa ini akan lebih bisa kita eratkan. Kita sadari bahwa Pancasila itu adalah dasar negara, ideologi negara, way of life bangsa, sumber hukum tertinggi," ujar Sidarto.

"Jadi kita harus, Pancasila kita jadikan panduan hidup bernegara kita. Jangan ada ideologi lain di negara ini. Kalau ada yang lain, nanti akan menimbulkan perpecahan nanti," imbuhnya.



Sidarto lalu menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi bangsa yang menurutnya rawan digoreng dengan isu SARA. Ia menilai perbedaan dan isu SARA yang berhembus di masyarakat selama kontestasi politik yang telah berlangsung kemarin tidak sehat untuk demokrasi.

"Ini worry saya. Digoreng soal agama, soal golongan, yang kayak di Malaysia itu tidak boleh. Tapi ini kita digoreng begitu rupa sampai 'sebelah sana kafir, sesat'. Ini hal yang tidak sehat. Ini tidak sehat dalam kehidupan demokrasi kita," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sidarto berharap ke depan ada assesment Pancasila untuk para pejabat birokrasi, TNI, dan Polri. Assesment tersebut menurutnya penting untuk mengukur seberapa jauh mereka memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya.

"Apa yang diukur? Toleransi pada umat beragama lain. Kedua solidaritas pada mereka yang berbeda suku, agama, dan ras. Bagaimana orang itu menyikapi perbedaan suku, agama, dan ras," tuturnya.

Dirjen Strategi Pertahanan (Strahan) Kementerian Pertahanan Mayjen Rizerius Eko Hadi Sancoko menekankan pentingnya pendidikan bela negara untuk implementasi penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, bela negara penting untuk membentuk karakter bangsa.

"Makanya Kementerian Pertahanan tetap melakukan program pendidikan bela negara pada warga masyarakat. Jadi bukan hanya kepada satu lapisan masyarakat saja, ada kalangan pelajar, kalangan rumah tangga, kalangan pekerjaan, dan sebagainya," ucap Rizerius.

"Kita juga sudah menandatangani MoU untuk bekerja sama untuk bela negara dengan perguruan-perguruan tinggi ya. Jadi itu tadi, bahwa bela negara adalah untuk membentuk karakter bangsa yang kuat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kebhinekaannya," lanjut dia.

Selain Sidarto dan Rizerius, acara diskusi ini juga dihadiri pendiri Forum Rekat Indonesia Eka Gumilar dan Karo Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri Brigjen Syahar Diantono.



Simak Video "Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila"
[Gambas:Video 20detik]

(azr/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com