detikNews
Jumat 12 Juli 2019, 21:36 WIB

DPR: Pimpinan MPR Mendatang Wajib Cerminkan Koalisi Kebangsaan

Alfi Kholisdinuka - detikNews
DPR: Pimpinan MPR Mendatang Wajib Cerminkan Koalisi Kebangsaan Foto: MPR
Jakarta -

Menjelang pemilihan pimpinan lembaga legislatif hasil Pemilu 2019, spekulasi partai yang akan memimpin mulai bermunculan. Setidaknya wacana terkait siapa pimpinan lembaga legislatif periode 2019-2024 muncul saat berlangsung Dialog Empat Pilar MPR RI yang bertajuk 'Membangun Koalisi Permanen di Parlemen' di media center DPR RI, Jakarta.

Menurut anggota DPR RI Fraksi NasDem Johnny G Plate, koalisi yang terbentuk dalam rangka pemilihan pimpinan MPR harus merupakan koalisi kebangsaan, sebisa mungkin menggunakan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Ini penting mengingat tugas dan wewenang yang dimiliki MPR.

Sedangkan di DPR, kata Johnny, ini dibutuhkan koalisi yang kuat. Ini penting untuk menjamin kerja-kerja pemerintah berjalan dengan lancar. Apalagi pascaamendemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagian kerja presiden telah berpindah ke DPR, terutama dalam pembuatan undang undang.

"Semakin kuat koalisi pendukung pemerintah di DPR, akan semakin bagus bagi eksekutif, sehingga dari awal pemerintah bisa langsung menjalankan program kerjanya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2019)

Meski demikian, Johnny berharap Koalisi Adil Makmur pada Pilpres 2019 tetap menjadi kelompok penyeimbang bagi pemerintah. Menjadi koalisi penyeimbang di luar kabinet merupakan tugas mulia, asalkan dilakukan secara konstruktif dan terhormat.

Senada dengan Johnny, anggota kelompok DPD di MPR Nono Sampono berharap munculnya koalisi kebangsaan pada pemilihan pimpinan MPR. Namun harapan tersebut tak akan mudah direalisasi. "Karena kepentingan politik pada proses pemilihan pimpinan MPR nanti pasti akan muncul. Apa pun partainya pasti ingin menjadi Ketua MPR," tuturnya

Pendapat yang lain disampaikan pengamat politik Said Salahudin. Menurutnya, hampir bisa dipastikan bahwa pemilihan pimpinan MPR akan lebih dari satu paket. Oleh karena itu, munculnya harapan bisa terjadi konsensus akan semakin tipis. Apalagi saat ini tiga anggota koalisi pemerintah sudah menginginkan mengisi pimpinan MPR.

"Dari tiga partai itu, sudah ada yang menyatakan keinginannya menjadi Ketua MPR, sementara DPD yang memiliki jumlah anggota terbanyak di MPR juga memiliki kesempatan menduduki jabatan Ketua MPR. Apalagi sejak lahirnya DPD, belum pernah sekali pun Ketua MPR berasal dari DPD," imbuh Said.





Simak Video "Rapat Perdana, MPR Bahas Tugas Hingga Pelantikan Presiden"
[Gambas:Video 20detik]

(mul/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com