Prof Hibnu: Amnesti Presiden ke Baiq Nuril Jadi Hukum Progresif

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 09 Jul 2019 09:45 WIB
Prof Hibnu Nugroho (andi/detikcom)
Prof Hibnu Nugroho (andi/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera memberikan amnesti ke Baiq Nuril. Sebab, Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual tapi malah dipenjara oleh Mahkamah Agung (MA).

"Kalau Presiden berani memberikan amnesti ke Baiq Nuril, ini merupakan lompatan hukum yang baik karena selama ini amnesti untuk kasus-kasus politik," kata guru besar hukum pidana Prof Hibnu Nugroho saat berbincang dengan detikcom, Selasa (9/7/2019).

Di kasus itu, Baiq Nuril sejatinya dilecehkan oleh Haji Muslim. Untuk membela diri, ia kemudian merekam pembicaraan telepon Haji Muslim yang berisi perkataan cabul. Oleh MA, perekaman dan penyebarluasan itu dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum sehingga Baiq dijatuhi hukuman 6 bulan penjara serta denda Rp 500 juta.

Melihat konstruksi di atas, amnesti dianggap sebagai langkah tepat karena proses hukum sudah selesai. Langkah amnesti juga dinilai sebagai terobosan hukum yang positif.

"Sesuai teori hukum progresif, hukum untuk manusia, hukum harus menyejahterakan," cetus Wakil Rektor II Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.


Senada dengan Prof Hibnu, ahli hukum tata negara UGM Oce Madril menilai amnesti sebagai langkah yang tepat. Menurut dia, dalam negara yang demokratis, amnesti tidak ditujukan kepada terpidana politik semata.

"Kalau zaman Orde Lama dan Orde Baru, rezim otoriter memang menonjol sehingga amnesti ditujukan ke hal demikian. Tapi dalam negara yang demokratis, amnesti bisa saja ditujukan untuk penguatan hak asasi manusia," cetus Oce.


Simak Video "Komnas Perempuan Desak Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril"

[Gambas:Video 20detik]



Simak Video "Berlatar Kasus Baiq Nuril, Menkumham: UU ITE Segera Direvisi!"
[Gambas:Video 20detik]
(asp/gbr)