Jaksa Agung Persilakan Baiq Nuril Ajukan Amnesti ke Jokowi

Jakarta - Baiq Nuril Maknun memohon agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan amnesti atas perkara ITE setelah upaya peninjauan kembalinya (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA). Jaksa Agung M Prasetyo mempersilakan Nuril mengajukan amnesti.

"Silakan. Itu hak dia juga sebagai warga negara. Nanti Pak Presiden yang memutuskan," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Baca juga: Komnas Perempuan Desak Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril

Eksekusi atas Nuril menunggu salinan amar putusan PK dari MA. Prasetyo mengatakan, jaksa masih menunggu salinan putusan PK dari MA.

"Semua hak hukumnya sudah dilalui. Kemudian kita juga tidak akan serta merta, juga tidak buru-buru. kita lihat bagaimana nanti yang terbaik lah. kita kan memperhatikan aspirasi masyarakat juga seperti apa," ujar Prasetyo.

Baca juga: Menkum HAM Kumpulkan Pakar Bahas Opsi Amnesti Baiq Nuril Malam Ini

Majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan sidang peninjauan kembali telah menolak permohonan terpidana Nuril. Putusan itu diketuai majelis hakim Suhadi dengan anggota Desnayeti dan Margono.

Ketiganya menguatkan vonis kasasi, yakni hakim kasasi menjatuhkan pidana hukuman untuk Nuril selama 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis hukuman itu sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.


MA Tepis Tudingan Ombudsman di Penolakan PK Baiq Nuril:




(dkp/mae)