PK Baiq Nuril Ditolak, Saatnya RUU PKS Disahkan

Jakarta - Lembaga kajian dan peneliti Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia FH UI (Mappi FH UI) menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sudah saatnya disahkan. Hal itu berkaca dari PK Baiq Nuril yang ditolak Mahkamah Agung (MA). Mappi melihat pelecehan seksual sekarang ini banyak ragamnya.

"Saya ingin menyorot mengenai RUU PKS. Di mana yang menimpa Baiq Nuril itu adalah salah satu bentuk pelecehan. Pelecehan itu kan banyak, ada verbal, kemudian fisik, dan kemudian bisa secara online, lewat medsos," ujar peneliti MaPPI FH UI, Bestha Inatsan, saat jumpa pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil di kantor LBH Pers, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019).

Baca juga: RUU PKS Kriminalisasi Siulan Menggoda, Bagaimana di Eropa?

Menurut Bestha, ketika perempuan menjadi korban pelecehan seksual, akan sulit jika ingin melapor ke aparat penegak hukum. Padahal pelecehan seksual sekarang ini beragam jenisnya.

"Jadi kita nggak bisa teman-teman korban, nggak bisa melapor ketika jadi korban, padahal dia tidak merasa nyaman dengan perbuatan tersebut. Sehingga ini menyulitkan teman-teman yang mengalami pelecehan seksual untuk melaporkan ke aparat penegak hukum," katanya.

"Apalagi ditambah kasus ini, perempuan semakin takut. Takut ngerekam, takut screenshot handphone malah nanti justru dilaporkan balik, karena mencemarkan nama baik," tambahnya.

Baca juga: PBNU Setuju Pemerkosa dari Tokoh Agama Dihukum Lebih Berat, Ini Alasannya

Bestha menilai aturan mengenai kekerasan seksual saat sekarang ini semakin terbatas. Sedangkan jenis kekerasan seksual semakin beragam.

"Di aturan kita selama ini, bentuk-bentuk kekerasan seksual semakin terbatas, sementara jenis-jenis kekerasan seksual semakin hari semakin bertambah," tutur Betsha.

Dari PK Baiq Nuril yang ditolak, justru semakin membuat perempuan takut memperjuangkan kasusnya. Selain itu, hal ini dapat melanggengkan kekerasan seksual.

"Jadi intinya adalah apa yang terjadi pada Baiq Nuril pada akhirnya tadi saya bilang membuat teman-teman perempuan sulit speak up, memperjuangkan kasusnya, ini melanggengkan praktik kekerasan," jelas Bestha.

"Membuat perempuan di Indonesia semakin takut. Semakin sulit mendapatkan akses keadilan. Yang awalnya perempuan jadi korban di dalam sistem peradilan itu, dia menjadi korban kedua kalinya," pungkasnya.

Baca juga: RUU PKS: Dari Kriminalisasi Kedipan Mata hingga Redefinisi Perkosaan

MA sebelumnya menolak PK Baiq Nuril dalam kasus perekaman ilegal sehingga tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Atas hal itu, Baiq Nuril kini hanya berharap kepada kemurahan hati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Satu-satunya yang bisa menyelamatkan ya Presiden," kata pengacara Baiq, Joko Jumadi.

Kasus bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari Kepsek M pada 2012. Dalam perbincangan itu, Kepsek M cerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

Pada tahun 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut.

Awalnya, Baiq Nuril divonis bebas oleh PN Mataram. Kemudian, MA memutuskan Baiq Nuril dinilai bersalah karena menyadap/merekam tanpa izin, meski percakapan itu berkonten pornografi.




Simak Juga 'PK Baiq Nuril Ditolak, MA Dianggap Gagal Paham':

[Gambas:Video 20detik]

(asp/asp)