Round-Up

Siapa Mau Jadi Minoritas Terkucil yang Tak Diakui Sebagai Oposisi?

Tim detikcom - detikNews
Senin, 01 Jul 2019 06:23 WIB
Sekjen partai koalisi Prabowo-Sandi (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Setelah seluruh tahapan Pilpres 2019 usai, teka-teki soal siapa partai yang akan bertahan menjadi oposisi mencuat. Politikus Partai Demokrat (PD) Andi Arief menilai di periode Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak akan ada oposisi, melainkan hanya 'minoritas terkucilkan'.

Dirangkum detikcom, Senin (1/7/2019), menurut Andi terlalu banyak partai yang tergabung bersama pemerintah. Dia menilai hal itu menjadikan partai yang ada di luar pemerintahan tidak memiliki kekuatan.

"Menurut saya, tidak ada oposisi, yang ada potensi menjadi minoritas di parlemen karena dua hal: pertama, tidak diajak bergabung. Kedua, diajak bergabung tapi menolak. Itulah kenyataan saat ini yang berbeda dengan 2014, di mana Jokowi-JK harus menarik Golkar dan PPP/PAN untuk mayoritas," kata Andi, Minggu (30/6).


"Dalam demokrasi tidak selalu menjadi minoritas di parlemen adalah pilihan keren dan dianggap merepresentasikan aspirasi masyarakat. Dalam banyak pelajaran justru minoritas dalam parlemen masuk kategori kekuatan terkucil," imbuhnya.

Partai-partai yang sebelumnya tergabung di Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun merespons. PKS meminta Andi tidak menyepelekan kekuatan rakyat.

"Jangan menyepelekan dukungan rakyat. Beroposisi dengan berani membela kepentingan rakyat sekecil apapun jumlah kursi di parlemen akan menjadi besar dengan dukungan rakyat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Minggu (30/6).


PAN juga berbicara soal manfaat oposisi bagi pemerintah dengan sistem demokrasi. Wasekjen PAN Saleh Daulay menilai menjadi oposisi bukan pekerjaan sia-sia.

"Tidak ada yang sia-sia kalaupun jadi oposisi. Faktanya, ada 44,5 persen masyarakat yang memilih Prabowo-Sandi pada pilpres yang lalu. Kelompok masyarakat ini tentulah masih memperhatikan dan mengikuti semua dinamika politik yang ada. Apalagi, mereka-mereka ini diyakini sebagai pemilih cerdas," tutur Saleh.


Namun, Saleh belum bisa memastikan soal sikap PAN. Ia menyebut keputusan menjadi oposisi atau koalisi pemerintah akan ditetapkan melalui rakernas partai.

"Posisi PAN akan ditentukan setelah Rakernas nanti. Kecenderungan posisi yang diambil sudah ada. Tetapi karena belum diputuskan secara formal, belum bisa dianggap sebagai langkah dan kebijakan partai," ucapnya.

Lantas bagaimana dengan Gerindra?
selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Pejabat Pemprov Sulteng Datangi Rumah Bendum Gerindra, Ajak Saling Bunuh"
[Gambas:Video 20detik]