Siapa Mau Jadi Minoritas Terkucil yang Tak Diakui Sebagai Oposisi?

Sekjen partai koalisi Prabowo-Sandi (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)

Jakarta - Setelah seluruh tahapan Pilpres 2019 usai, teka-teki soal siapa partai yang akan bertahan menjadi oposisi mencuat. Politikus Partai Demokrat (PD) Andi Arief menilai di periode Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak akan ada oposisi, melainkan hanya 'minoritas terkucilkan'.

Dirangkum detikcom, Senin (1/7/2019), menurut Andi terlalu banyak partai yang tergabung bersama pemerintah. Dia menilai hal itu menjadikan partai yang ada di luar pemerintahan tidak memiliki kekuatan.

"Menurut saya, tidak ada oposisi, yang ada potensi menjadi minoritas di parlemen karena dua hal: pertama, tidak diajak bergabung. Kedua, diajak bergabung tapi menolak. Itulah kenyataan saat ini yang berbeda dengan 2014, di mana Jokowi-JK harus menarik Golkar dan PPP/PAN untuk mayoritas," kata Andi, Minggu (30/6).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam demokrasi tidak selalu menjadi minoritas di parlemen adalah pilihan keren dan dianggap merepresentasikan aspirasi masyarakat. Dalam banyak pelajaran justru minoritas dalam parlemen masuk kategori kekuatan terkucil," imbuhnya.

Partai-partai yang sebelumnya tergabung di Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun merespons. PKS meminta Andi tidak menyepelekan kekuatan rakyat.

"Jangan menyepelekan dukungan rakyat. Beroposisi dengan berani membela kepentingan rakyat sekecil apapun jumlah kursi di parlemen akan menjadi besar dengan dukungan rakyat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Minggu (30/6).

PAN juga berbicara soal manfaat oposisi bagi pemerintah dengan sistem demokrasi. Wasekjen PAN Saleh Daulay menilai menjadi oposisi bukan pekerjaan sia-sia.

"Tidak ada yang sia-sia kalaupun jadi oposisi. Faktanya, ada 44,5 persen masyarakat yang memilih Prabowo-Sandi pada pilpres yang lalu. Kelompok masyarakat ini tentulah masih memperhatikan dan mengikuti semua dinamika politik yang ada. Apalagi, mereka-mereka ini diyakini sebagai pemilih cerdas," tutur Saleh.

Namun, Saleh belum bisa memastikan soal sikap PAN. Ia menyebut keputusan menjadi oposisi atau koalisi pemerintah akan ditetapkan melalui rakernas partai.

"Posisi PAN akan ditentukan setelah Rakernas nanti. Kecenderungan posisi yang diambil sudah ada. Tetapi karena belum diputuskan secara formal, belum bisa dianggap sebagai langkah dan kebijakan partai," ucapnya.

Lantas bagaimana dengan Gerindra?

Partai Gerindra mengkritik Andi. Gerindra menilai pernyataan Andi Arief terlalu prematur.

"Pernyataan tersebut agak prematur, tidak begitu elegan. Masih 112 hari lagi pelantikan presiden dan masih banyak skenario politik yang mungkin terjadi," kata Ketua DPP Gerindra Habiburokhman.

Habiburokhman menyebut semua kemungkinan bisa terjadi dalam politik. Terkait pilihan menjadi oposisi atau koalisi pemerintahan, menurut dia, hal itu sama-sama tugas mulia.

"Ikut koalisi pemerintah atau tidak adalah pilihan yang sama mulianya. Dalam berpolitik sebaiknya kita menghindari olok-olok dan sikap merendahkan," ujarnya.

Sementara itu, PDI Perjuangan menegaskan Indonesia tak mengenal oposisi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan semua pihak akan dirangkul.

Dia menjelaskan koalisi hanya dibangun berkaitan dengan pilpres. Begitu pilpres selesai, koalisi sudah selesai. Tugas semua pihak adalah mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kelak.

"Jadi tidak ada istilah oposisi dalam konstitusi kita, yang ada adalah semangat bekerja sama membangun negeri untuk kemajuan Indonesia Raya kita," ujar Hasto.

PDIP: Tidak Ada Istilah Oposisi, Kita Rangkul Semua:

[Gambas:Video 20detik]