detikNews
2019/06/29 07:06:25 WIB

Round-Up

Perlukah Rekonsiliasi dengan Pindah Koalisi?

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Perlukah Rekonsiliasi dengan Pindah Koalisi? Jokowi berkemeja putih dan Prabowo bersetelan jas hitam. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Seiring gencarnya dorongan rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019, kencang pula isu pindah koalisi. Angin politik yang berembus seolah mampu melabuhkan sejumlah parpol oposisi ke koalisi Jokowi.

Seruan positif untuk rekonsiliasi pertama kali terbit dari PP Muhammadiyah, sehari setelah pencoblosan 17 April 2019 lalu. Muhammadiyah juga siap menjadi mediator 'rekonsiliasi nasional', istilah yang dikemukakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Seruan senada juga disampaikan banyak tokoh agama lain yakni Waketum PBNU Zainut Tauhid, Uskup Agung Jakarta Ignasius Suharyo yang optimis soal rekonsiliasi, Pendiri Ponpes Daarut Tauhid Aa Gym, Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen bin Smith, hingga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.


Pilpres di tingkat elite dinilai telah membuat kalangan akar rumput ikut terbelah. Semangat rekonsiliasi dimaksudkan untuk menyudahi rivalitas Pilpres 2019, antara kubu Jokowi-Ma'ruf Amin versus Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Respons positif keluar. Rivalitas ini diprediksi bakal berakhir usai putusan MK.

"Saya rasa Juni atau Juli akhir kelar lah. Juli, ya pas lah, habis lebaran. Insyaallah kita sudah bisa bergandengan lagi sama-sama fokus membangun Indonesia," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, 22 April 2019.

MK mengetok palu putusan permohonan perselisihan hasil pemilu pada 27 Juni 2019. Hasilnya, MK menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga. Tinggal menunggu waktu saja, Jokowi-Ma'ruf Amin bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.


Koalisi Adil Makmur yang bersifat oposisi terdiri dari Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya. Koalisi pendukung Jokowi ada PDIP, Partai Golkar, NasDem, PKB, PPP, dkk.

Belum jelas betul kapan rekonsiliasi akan digelar, namun isu pindah koalisi sudah berembus. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan pesan capres Prabowo Subianto terkait masa depan koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Zulkifli mengatakan koalisi berakhir seiring ditolaknya permohonan gugatan Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya tadi lama di tempat Pak Prabowo dari setengah dua sampai setengah lima (sore). Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK maka koalisi sudah berakhir," ujar Zulkifli di Masjid Al Munawaroh, Sentul Selatan, Jawa Barat, seperti dilansir Antara, Jumat (28/6/2019).


PAN akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada akhir Juli atau awal Agustus 2019. Rakernas digelar untuk menentukan sikap politik PAN lima tahun ke depan.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com