"Karena pemerintah akan datang saya tidak ikut lagi, saya tidak tahu itu lagi koalisi-koalisi itu. Itu tergantung ke Pak Jokowi sendiri," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).
JK menyebut, bila Gerindra masuk koalisi kabinet Jokowi, itu bukanlah sesuatu yang baru. Pada kabinet Jokowi 2014-2019, PAN, Golkar, dan PPP, yang awalnya berseberangan, juga bergabung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK meyakini, jika masuk kabinet, Gerindra tidak akan mempengaruhi sistem demokrasi yang sehat. Menurutnya, banyak kebijakan di kabinet berbeda dengan kebijakan partai.
"Pengalaman kita, kebijakan kabinet berbeda dengan partai-partai yang ada di DPR. Pada ujungnya seperti PAN. Karena mendukung Prabowo, menteri PAN itu di-reshuffle," papar JK.
Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf menyatakan Partai Gerindra pantas mendapatkan tawaran bergabung ke kabinet di periode 2019-2024. TKN mengatakan mereka menghormati Gerindra.
"Ada juga yang berpendapat, kalaupun partai koalisi di pemerintahan yang akan datang mau bertambah, Gerindra pantas ditawari," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
Alasannya, menurut Arsul, sejumlah partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menganggap Gerindra bersikap kesatria dalam Pemilu 2019. Menurut dia, Gerindra tetap patuh pada undang-undang dalam menyelesaikan perselisihan Pemilu 2019.
"Ada memang sebagian partai-partai di KIK yang, katakanlah, memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra. Kenapa? Karena dianggap Gerindra lawan kontestasi yang gentleman, yang menggunakan jalur sesuai UU untuk kontestasi," ujarnya.
Gerindra Bantah Adanya Deal Politik dengan Kubu Jokowi:
(fdu/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini