KPK Panggil Direktur Keuangan PT Waskita Karya Terkait Korupsi Infrastruktur

Jakarta - Penyidik KPK memanggil Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Haris Gunawan terkait kasus dugaan korupsi belasan proyek infrastruktur lama. Haris dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013 Fathor Rachman.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka FR (Fathor Rachman)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Humas KPK, Yuyuk Andriati kepada wartawan, Jumat (28/6/2019).

Selain itu, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain dalam kasus tersebut. Mereka ialah Ari Prasodo selaku Direktur PT MER Engineering, Riza Alfarizi selaku Direktur PT Safa Sejahtera Abadi serta Happy Syarief selaku karyawan PT Pura Delta Lestari yang juga mantan Dirut PT Aryana Sejahtera.

Baca juga: Pencegahan 5 Orang di Kasus Korupsi Infrastruktur Lawas Diperpanjang

Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar, Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

Fathor dan Yuly diterapkan sebagai tersangka karena diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk menggarap pekerjaan fiktif. Perusahaan yang ditunjuk itu diduga tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

"Diduga empat perusahaan tersebut (yang ditunjuk para tersangka) tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak," ucap Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/12).

Baca juga: Susul Waskita dan Adhi, Jasa Marga Setor Saham Pemerintah ke HK

Perusahaan itu kemudian tetap mendapatkan pembayaran dari PT Waskita Karya. Uang tersebut kemudian dikembalikan empat perusahaan subkontraktor itu kepada dua tersangka tersebut. Atas perbuatan mereka, negara diduga mengalami kerugian Rp 186 miliar.

Setidaknya ada empar belas proyek infrastruktur yang terkait kasus ini. Antara lain, proyek Bandara Kualanamu, proyek Tol JORR seksi W1, Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, hingga proyek PLTA Genyem, Papua.


(ibh/rvk)