Kamis 27 Juni 2019, 14:59 WIB
Sidang Putusan Pilpres
MK Anggap Dalil Gugatan 02 Keliru soal Kewenangan Adili Kecurangan TSM
Sidang putusan gugatan Pilpres 2019 (Agung Pambudhy/detikcom)
FOKUS BERITA:
Putusan MK Pilpres 2019
Jakarta -
Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat kewenangan untuk menyelesaikan kecurangan TSM dalam Pilpres 2019 ada di tangan Bawaslu. Pernyataan MK sekaligus mematahkan dalil gugatan Prabowo-Sandiaga soal tak adanya lembaga yang berwenang mengadili kecurangan administratif.
"Menurut Mahkamah, dalil pemohon mengandung kekeliruan pada proposisi yang dijadikan premis argumentasi. Proposisi yang dimaksud adalah seolah tidak ada jalan hukum menyelesaikan pelanggaran TSM karena Mahkamah tidak diberi kewenangan konstitusionalitas pemilu. Padahal jalan hukum tersedia, bahkan diatur secara rinci bukan hanya substansi yang tercakup dalam pelanggaran admin yang bersifat TSM, tetapi juga lembaga serta prosedur dan mekanisme penyelesaiannya," kata hakim MK, Manahan Sitompul, di sidang putusan gugatan Pilpres 2019 di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Manahan mengatakan, jika penggugat tidak menempuh jalur tersebut, itu persoalan lain. Manahan menegaskan kecurangan administratif sudah diatur dalam sejumlah UU dan peraturan serta disediakan jalur hukum.
"Apabila pemohon tidak menempuh jalur hukum tersebut, maka hal itu merupakan persoalan lain atau sudah menempuh namun hasilnya tidak memuaskan pemohon, itu merupakan persoalan lain," tutur Manahan.
Manahan juga membantah anggapan penggugat bahwa MK hanya menegakkan keadilan yang prosedural. Dia menjelaskan kewenangan untuk mempermasalahkan kecurangan TSM yang bersifat administratif berada di lembaga lain.
"Tidak benar pula anggapan pemohon bahwa karena Mahkamah hanya berwenang mengadili PHPU, maka keadilan yang ditegakkan hanya prosedural, sebab secara substantif terhadap persoalan yang bukan perselisihan hasil pemilu telah tersedia jalan hukum, meski bukan dilaksanakan oleh Mahkamah," kata Manahan.
Tonton video Koalisi Prabowo-Sandi Merapat ke Kertanegara, Nobar Sidang Putusan MK:
(rvk/fdn)
"Menurut Mahkamah, dalil pemohon mengandung kekeliruan pada proposisi yang dijadikan premis argumentasi. Proposisi yang dimaksud adalah seolah tidak ada jalan hukum menyelesaikan pelanggaran TSM karena Mahkamah tidak diberi kewenangan konstitusionalitas pemilu. Padahal jalan hukum tersedia, bahkan diatur secara rinci bukan hanya substansi yang tercakup dalam pelanggaran admin yang bersifat TSM, tetapi juga lembaga serta prosedur dan mekanisme penyelesaiannya," kata hakim MK, Manahan Sitompul, di sidang putusan gugatan Pilpres 2019 di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Manahan mengatakan, jika penggugat tidak menempuh jalur tersebut, itu persoalan lain. Manahan menegaskan kecurangan administratif sudah diatur dalam sejumlah UU dan peraturan serta disediakan jalur hukum.
"Apabila pemohon tidak menempuh jalur hukum tersebut, maka hal itu merupakan persoalan lain atau sudah menempuh namun hasilnya tidak memuaskan pemohon, itu merupakan persoalan lain," tutur Manahan.
Manahan juga membantah anggapan penggugat bahwa MK hanya menegakkan keadilan yang prosedural. Dia menjelaskan kewenangan untuk mempermasalahkan kecurangan TSM yang bersifat administratif berada di lembaga lain.
"Tidak benar pula anggapan pemohon bahwa karena Mahkamah hanya berwenang mengadili PHPU, maka keadilan yang ditegakkan hanya prosedural, sebab secara substantif terhadap persoalan yang bukan perselisihan hasil pemilu telah tersedia jalan hukum, meski bukan dilaksanakan oleh Mahkamah," kata Manahan.
Tonton video Koalisi Prabowo-Sandi Merapat ke Kertanegara, Nobar Sidang Putusan MK:
 |
(rvk/fdn)
