"Bahwa dalam Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif TSM," kata hakim konstitusi Manahan MP Sitompul dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
Manahan mengatakan dalam Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 disebutkan apa saja objek pelanggaran TSM itu. Berikut ini isi Pasal 20 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan/atau
b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu," ucap Manahan.
Sedangkan MK, disebut Manahan, memiliki kewenangan terkait perselisihan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Selain itu, MK bisa menangani permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.
Tonton video MK Tolak Eksepsi KPU-Tim Jokowi yang Protes Berkas Baru Prabowo:
(dhn/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini