Larangan Keras Unjuk Rasa di MK!

"Apabila tidak mengindahkan, maka sesuai Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998, aparat kan dapat membubarkan, karena Polda Metro sudah mempersiapkan dan fasilitasi tempat di sekitar Patung Kuda," imbuhnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan siapa pun yang membuat rusuh saat putusan sengketa Pilpres 2019 di MK akan menjadi musuh bersama. Tito menyebut, berdasarkan hasil survei, masyarakat tidak menghendaki kerusuhan terjadi.

"Peristiwa kemarin, 21 dan 22 Mei 2019, masukan yang saya dapat dari survei justru masyarakat tidak menghendaki adanya kerusuhan, kekacauan, dan lain-lain. Masyarakat Jakarta tidak menghendaki. Jadi, siapa yang membuat rusuh, itu akan menjadi musuh masyarakat," kata Tito di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Baca juga: Kapolri soal Aksi Kawal Putusan di MK: Yang Rusuh Jadi Musuh Bersama

Tito mengingatkan massa yang akan berunjuk rasa menjelang ataupun saat sidang putusan sengketa Pilpres 2019 agar tetap menaati peraturan. Dia menyatakan akan menindak tegas para pengunjuk rasa yang melanggar, termasuk pihak ketiga.

"Saya tentunya mengharapkan bagi yang unjuk rasa, ingat aturan-aturan itu. Kalau ada yang mengganggu ketertiban publik, jalan umum, hak asasi orang lain, mengganggu persatuan dan kedamaian, menghujat, menyampaikan sesuatu yang palsu atau hoax kebencian dan lain-lain, kita akan tindak kalau itu di langgar," ucap Tito.

Tito mengatakan bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah memerintahkan semua anggota TNI-Polri yang melakukan pengamanan tidak menggunakan peluru tajam. Namun peluru karet bisa digunakan seandainya terjadi kericuhan.

Baca juga: Polisi Imbau Tak Ada Aksi di MK: Tanpa Surat Pemberitahuan Bisa Dibubarkan

"Nanti kalau ada apa-apa, ada peluru tajam, pasti bukan dari TNI-Polri karena sudah tegas saya dan Pak Panglima sampaikan tidak ada yang bawa peluru tajam. Maksimal peluru karet, itu pun teknisnya ada dan kita akan berikan warning sebelumnya," sambung Tito.

Sebelumnya diberitakan, PA 212, GNPF, dan sejumlah organisasi lain berencana menggelar aksi di sekitar MK. Rencana aksi kawal MK pada 28 Juni sudah teragendakan dan merupakan satu rangkaian aksi.

"Untuk masalah aksi, kami sudah fokus beberapa hari yang lalu sebelum pengumuman putusan sidang yang dimajukan tanggal 27 Juni, kami, khususnya PA 212, memang ambil bagian sebagai pelaksana aksi tanggal 26 Juni sebagai puncaknya yang sebelumnya sudah dirangkai dengan aksi pada tanggal 14 Juni, 18 Juni, sampai sekarang," sebut juru bicara PA 212 Novel Bamukmin, Selasa (25/6).

Baca juga: PA 212-GNPF akan Aksi Kawal MK, BPN Ingatkan Imbauan Prabowo

"Karena rangkaian kegiatan aksi kami sudah teragendakan dari tanggal 14 Juni sampai tanggal 28 Juni," imbuh Novel.
(jbr/idn)